Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Menurut Menkes, Vaksinasi yang Libatkan Swasta Dimulai Maret Atau April

Kompas.com - 23/02/2021, 11:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengungkapkan, vaksinasi mandiri yang melibatkan swasta kemungkinan bisa dimulai pada Maret atau April mendatang.

Hal itu dia ungkap dari hasil pembicaraannya dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Saya bicara dengan Menkes. Kira-kira Maret, April bisa dibuka (vaksinasi melibatkan) swasta," ujar Kalla dikutip dari tayangan Program Bukan Begini Bukan Begitu di kanal Youtube Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

"Ini sampai Februari semua (vaksin gratis) tenaga kesehatan dulu. Maret baru buka. Tapi saya minta untuk segera swasta itu punya kesempatan untuk mencari vaksinnya," lanjutnya.

Selain itu, kata dia, bisa juga vaksinnya disediakan melalui komitmen pemerintah dengan produsen. Sehingga, nantinya pemerintah yang mendatangkan vaksin dan nanti yang membayar pihak swasta.

Baca juga: Lansia di Bodebek dan Bandung Raya Prioritas Vaksinasi Tahap Dua Jabar

"Jadi pintu masuknya bisa lewat pemerintah. Pengusaha datang ke pemerintah, butuh berapa. Misalnya butuh 1.000 dosis dikali sekian (harga) lalu bayar. Nanti kasih gratis ke karyawan kan fair," jelas Kalla.

Sehingga, sistem vaksinasi mandiri yang melibatkan swasta itu tidak melanggar aturan Presiden soal vaksin Covid-19 diberikan gratis.

Kalla menilai, meski dibantu swasta, vaksinasi untuk karyawan diberikan gratis.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu pun mengingatkan bahwa masyarakat kecil dan karyawan sama-sama penting diperhatikan dalam konteks program vaksinasi Covid-19.

Kebijakan pemerintah yang menggratiskan vaksin untuk masyarakat menurut Kalla tepat dilakukan.

Namun, karyawan dan pekerja juga penting terjaga produktivitasnya untuk menggerakkan ekonomi.

"Siapa yang menggerakkan produktivitas ini ? Ya manager-manager itu, karyawan itu," ungkap JK.

"Jadi pemerintah mengurus rakyat, pengusaha mengurus karyawannya. Sehingga semua dicapai, dan itu juga memberi kesempatan lebih cepat prosesnya (vaksinasi Covid-19 selesai)," tambahnya.

Baca juga: Cerita Plt Wali Kota Tasikmalaya Jadi Lansia Pertama Vaksinasi Covid-19, Punya Komorbid tapi Tak Alami Gejala Usai Disuntik

Sebelumnya, Kalla mengatakan, pihak swasta harus segera dilibatkan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Hal ini diperlukan untuk mempercepat target capaian vaksinasi sehingga pandemi Covid-19 di Indonesia bisa melandai.

"Harus beri kesempatan swasta untuk melaksanakan vaksinasi itu. Mandiri," ujar Kalla.

Kalla menyinggung capaian vaksinasi Covid-19 yang saat ini mencapai lebih dari 1 juta orang.

Pada April mendatang, dia memperkirakan capaian vaksinasi di Indonesia bisa berada di angka 2 juta.

Dengan demikian, menurutnya, tanpa upaya keras, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia bisa berlangsung lebih dari satu tahun atau melewati target pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com