Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ada Penolakan Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Lakukan Sosialisasi Masif

Kompas.com - 22/02/2021, 23:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, kesiapan masyarakat dalam menerima vaksinasi Covid-19 harus menjadi pertimbangan dalam menerapkan strategi vaksinasi secara nasional agar target yang dicanangkan bisa tercapai.

Untuk itu, ia menilai langkah sosialisasi yang masif terkait manfaat vaksinasi harus segera dilakukan.

"Hasil dari sebuah lembaga survei yang menyatakan hanya 54,9 persen warga yang bersedia divaksinasi harus menjadi pertimbangan para pemangku kepentingan dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19 secara nasional," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Pedagang Pasar Tanah Abang Tak Alami Efek Samping Usai Divaksinasi Covid-19

Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons hasil survei lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyebut masih ada sekitar 41 persen masyarakat enggan divaksinasi.

Menurutnya, angka 41 persen itu harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa langkah sosialisasi yang masif terkait manfaat vaksinasi harus segera dilakukan.

"Strategi yang tepat harus segera diaplikasikan untuk memberi pemahaman kepada hampir separuh jumlah warga yang menjadi sasaran vaksinasi nasional," jelasnya.

Lebih lanjut, Lestari mengingatkan catatan pemerintah bahwa untuk mendapatkan kekebalan komunitas (herd immunity), jumlah penduduk Indonesia yang akan divaksin Covid-19 minimal 70 persen dari populasi atau 182 juta orang.

Berkaca pada temuan survei tersebut, pemerintah dinilai harus segera melakukan sosialisasi secara masif agar pemahaman masyarakat terhadap manfaat vaksinasi Covid-19 meningkat.

Sebab, ia menilai masih ada hampir separuh jumlah warga sasaran atau sekitar 90 juta orang ternyata menolak vaksinasi.

Selain itu, Lestari juga menyarankan agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan (nakes) dan pelayan publik, harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik untuk menekan munculnya efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

"Dengan suksesnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik diharapkan minat masyarakat terhadap vaksinasi juga meningkat," harap anggota Komisi X DPR dari Fraksi Nasdem ini.

Baca juga: Gara-gara Baca Berita Hoaks, Warga Takut Divaksin Covid-19, Lalu Sembunyi di Hutan

Lestari juga berharap, optimisme dan disiplin dalam menjalankan tahapan vaksinasi Covid-19 harus tetap dijaga.

Sehingga, seiring berjalannya waktu, masyarakat yang menolak vaksinasi akan terus berkurang, sedangkan yang setuju divaksinasi akan terus bertambah.

"Di sisi lain ajakan terhadap masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan, harus terus disampaikan agar menjadi norma dalam keseharian," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com