Salin Artikel

Jusuf Kalla: Menurut Menkes, Vaksinasi yang Libatkan Swasta Dimulai Maret Atau April

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengungkapkan, vaksinasi mandiri yang melibatkan swasta kemungkinan bisa dimulai pada Maret atau April mendatang.

Hal itu dia ungkap dari hasil pembicaraannya dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Saya bicara dengan Menkes. Kira-kira Maret, April bisa dibuka (vaksinasi melibatkan) swasta," ujar Kalla dikutip dari tayangan Program Bukan Begini Bukan Begitu di kanal Youtube Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

"Ini sampai Februari semua (vaksin gratis) tenaga kesehatan dulu. Maret baru buka. Tapi saya minta untuk segera swasta itu punya kesempatan untuk mencari vaksinnya," lanjutnya.

Selain itu, kata dia, bisa juga vaksinnya disediakan melalui komitmen pemerintah dengan produsen. Sehingga, nantinya pemerintah yang mendatangkan vaksin dan nanti yang membayar pihak swasta.

"Jadi pintu masuknya bisa lewat pemerintah. Pengusaha datang ke pemerintah, butuh berapa. Misalnya butuh 1.000 dosis dikali sekian (harga) lalu bayar. Nanti kasih gratis ke karyawan kan fair," jelas Kalla.

Sehingga, sistem vaksinasi mandiri yang melibatkan swasta itu tidak melanggar aturan Presiden soal vaksin Covid-19 diberikan gratis.

Kalla menilai, meski dibantu swasta, vaksinasi untuk karyawan diberikan gratis.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu pun mengingatkan bahwa masyarakat kecil dan karyawan sama-sama penting diperhatikan dalam konteks program vaksinasi Covid-19.

Kebijakan pemerintah yang menggratiskan vaksin untuk masyarakat menurut Kalla tepat dilakukan.

Namun, karyawan dan pekerja juga penting terjaga produktivitasnya untuk menggerakkan ekonomi.

"Siapa yang menggerakkan produktivitas ini ? Ya manager-manager itu, karyawan itu," ungkap JK.

"Jadi pemerintah mengurus rakyat, pengusaha mengurus karyawannya. Sehingga semua dicapai, dan itu juga memberi kesempatan lebih cepat prosesnya (vaksinasi Covid-19 selesai)," tambahnya.

Sebelumnya, Kalla mengatakan, pihak swasta harus segera dilibatkan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Hal ini diperlukan untuk mempercepat target capaian vaksinasi sehingga pandemi Covid-19 di Indonesia bisa melandai.

"Harus beri kesempatan swasta untuk melaksanakan vaksinasi itu. Mandiri," ujar Kalla.

Kalla menyinggung capaian vaksinasi Covid-19 yang saat ini mencapai lebih dari 1 juta orang.

Pada April mendatang, dia memperkirakan capaian vaksinasi di Indonesia bisa berada di angka 2 juta.

Dengan demikian, menurutnya, tanpa upaya keras, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia bisa berlangsung lebih dari satu tahun atau melewati target pemerintah.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/11300051/jusuf-kalla-menurut-menkes-vaksinasi-yang-libatkan-swasta-dimulai-maret-atau

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke