Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX: Anggaran Covid-19 Rp 1.000 Triliun, Ini Pertaruhan Masa Depan Bangsa

Kompas.com - 09/02/2021, 12:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Fadholi menyoroti soal tingginya anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2021 mengenai penanganan pandemi Covid-19.

Ia meminta agar pemerintah menjelaskan apakah akan ada penurunan grafik kasus Covid-19 dengan adanya anggaran yang tinggi.

"Anggaran ini kan tinggi pak. Tetapi juga perlu disimulasi, dengan penggunaan anggaran ini, Covid nanti akan ada satu penurunan yang riil grafiknya," kata Fadholi dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Kemenkes Nilai PPKM Belum Berdampak Turunkan Kasus Covid-19 di Jawa-Bali

Perlu diketahui, berdasarkan rapat Komisi IX dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Senin (8/2/2021) diketahui Kemenkes menganggarkan sebanyak Rp 134,46 triliun.

Anggaran tersebut dibuat apabila digambarkan ada 1,7 juta kasus Covid-19 di Indonesia hingga akhir 2021.

Dante juga mengatakan, anggaran dialokasikan menjadi dua hal besar yaitu untuk pencegahan dan perawatan dalam kaitannya penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Fadholi, Kemenkes perlu melihat situasi pandemi saat ini dalam membuat anggaran tahunan.

Baca juga: Anggaran Covid-19 Rawan Dikorupsi, ICW Minta KPK dan BPK Lakukan Pengawasan

Ia menilai, Kemenkes perlu membuat satu simulasi berapa total anggaran yang dibutuhkan agar pandemi dapat selesai.

"Dengan kondisi yang ada sekarang semacam ini. Idealnya anggaran penanganan Covid itu bisa sampai tuntas itu berapa? Karena ini perlu ada satu penguatan secara betul-betul, sehingga kalau covid ini sudah selesai kan, maka secara keseluruhan Indonesia bisa normal kembali," jelasnya.

Senada dengan Fadholi, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, anggaran penanganan pandemi tidak hanya ada dalam sektor kesehatan yaitu Kemenkes, tetapi juga di sektor sosial.

"Anggaran Covid itu kan kurang lebih sudah Rp 1.000 triliun. Tidak hanya di kesehatan, tapi juga di jaminan sosial. Tentu anggaran yang dianggarkan di Kemenkes ini jadi pertaruhan masa depan bangsa, pertaruhan terhadap perekonomian bangsa," ujarnya.

Baca juga: Anggaran Covid-19 pada 2021 Diutamakan untuk Pengadaan Vaksin

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa anggaran Kemenkes di 2021 sejatinya harus dapat memprediksi penanganan Covid-19.

Sebab, ia menilai bahwa anggaran tersebut pasti didasari dari kinerja setiap stakeholder yang bertugas.

"Kami ingin penjelasan dari Kemenkes ini dengan anggaran Rp 134 triliun ini, apa jaminannya, bahwa Covid ini nanti paling sedikit mendekati puncak malah menurun," katanya.

Ketut Kariyasa menjelaskan, situasi pandemi di Indonesia sudah disorot oleh dunia. Terlebih, Indonesia menurutnya menduduki peringkat pertama dengan kasus Covid-19 terbesar di Asia.

Baca juga: KPK Ajukan 600 Izin Penyadapan, buat Pantau Pilkada hingga Anggaran Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com