Anggaran Covid-19 pada 2021 Diutamakan untuk Pengadaan Vaksin

Kompas.com - 05/11/2020, 17:41 WIB
Ilustrasi botol kaca vaksin Covid-19 GETTY IMAGES via BBC INDONESIAIlustrasi botol kaca vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, anggaran yang disiapkan pemerintah pada 2021 di masa pandemi Covid-19 akan diutamakan untuk pengadaan vaksin.

Meskipun demikian, perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak pun, kata dia, akan tetap dijalankan.

"Kami utamakan penanganan Covid-19 pada 2021, yang skemanya mungkin nanti akan fokus pada pengadaan vaksin," kata Askolani dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/11/2020).

Dalam hal perlindungan sosial, kata dia, pada 2021 pemerintah sudah berkomitmen mempersiapkan bantuannya dalam anggaran pendapatan belanja nasional (APBN).

Baca juga: Lanjutkan Bansos Covid-19 pada 2021, Ini Rencana Perubahannya

Setidaknya, yang sudah disiapkan dalam APBN adalah untuk program keluarga harapan (PKH) yang jumlahnya mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian program sembako yang nilainya ditingkatkan dari sebelum pandemi Rp 150.000 menjadi Rp 200.000.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Target penerimanya pun dinaikan dari 15,6 juta menjadi 18,8 juta.

"Satu lagi yang disiapkan Pak Menteri Sosial, yaitu bantuan sosial tunai (BST) kepada 10 juta KPM. Kemungkinan nanti Pak Menteri Desa juga mengantisipasi melalui dana desa," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah pun akan melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan Covid-19 pada 2021.

Termasuk intervensi juga akan dilakukan sesuai kebutuhan dan keterdesakan pemerintah.

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Nilai Pemerintah Perlu Melanjutkan Stimulus Ekonomi di 2021

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, yang menjadi tulang punggung bansos Covid-19 ada di Kementerian Sosial (Kemensos) yang didampingi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Ini (bantuan Kemensos) belum termasuk yang akan disisihkan dari Kemendes. Kemendes ini merupakan komplemen dari Kemensos," kata dia.

Muhadjir mengatakan, nantinya Kemendes akan turun mem-back up apabila dana-dana bansos dari Kemensos habis atau rampung disalurkan.

Pengaturan tersebut dilakukan, kata dia, agar urutan penyaluran berjalan tertib dan tidak ada tumpang tindih penyaluran.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan 950 Paket Bantuan untuk Warga di Jateng dan Yogyakarta

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan 950 Paket Bantuan untuk Warga di Jateng dan Yogyakarta

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Bikin Kegiatan 'Depok Sedekah Bersama', Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Bikin Kegiatan "Depok Sedekah Bersama", Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X