Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Covid-19 pada 2021 Diutamakan untuk Pengadaan Vaksin

Kompas.com - 05/11/2020, 17:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, anggaran yang disiapkan pemerintah pada 2021 di masa pandemi Covid-19 akan diutamakan untuk pengadaan vaksin.

Meskipun demikian, perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak pun, kata dia, akan tetap dijalankan.

"Kami utamakan penanganan Covid-19 pada 2021, yang skemanya mungkin nanti akan fokus pada pengadaan vaksin," kata Askolani dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/11/2020).

Dalam hal perlindungan sosial, kata dia, pada 2021 pemerintah sudah berkomitmen mempersiapkan bantuannya dalam anggaran pendapatan belanja nasional (APBN).

Baca juga: Lanjutkan Bansos Covid-19 pada 2021, Ini Rencana Perubahannya

Setidaknya, yang sudah disiapkan dalam APBN adalah untuk program keluarga harapan (PKH) yang jumlahnya mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian program sembako yang nilainya ditingkatkan dari sebelum pandemi Rp 150.000 menjadi Rp 200.000.

Target penerimanya pun dinaikan dari 15,6 juta menjadi 18,8 juta.

"Satu lagi yang disiapkan Pak Menteri Sosial, yaitu bantuan sosial tunai (BST) kepada 10 juta KPM. Kemungkinan nanti Pak Menteri Desa juga mengantisipasi melalui dana desa," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah pun akan melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan Covid-19 pada 2021.

Termasuk intervensi juga akan dilakukan sesuai kebutuhan dan keterdesakan pemerintah.

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Nilai Pemerintah Perlu Melanjutkan Stimulus Ekonomi di 2021

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, yang menjadi tulang punggung bansos Covid-19 ada di Kementerian Sosial (Kemensos) yang didampingi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Ini (bantuan Kemensos) belum termasuk yang akan disisihkan dari Kemendes. Kemendes ini merupakan komplemen dari Kemensos," kata dia.

Muhadjir mengatakan, nantinya Kemendes akan turun mem-back up apabila dana-dana bansos dari Kemensos habis atau rampung disalurkan.

Pengaturan tersebut dilakukan, kata dia, agar urutan penyaluran berjalan tertib dan tidak ada tumpang tindih penyaluran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com