Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX: Anggaran Covid-19 Rp 1.000 Triliun, Ini Pertaruhan Masa Depan Bangsa

Kompas.com - 09/02/2021, 12:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Fadholi menyoroti soal tingginya anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2021 mengenai penanganan pandemi Covid-19.

Ia meminta agar pemerintah menjelaskan apakah akan ada penurunan grafik kasus Covid-19 dengan adanya anggaran yang tinggi.

"Anggaran ini kan tinggi pak. Tetapi juga perlu disimulasi, dengan penggunaan anggaran ini, Covid nanti akan ada satu penurunan yang riil grafiknya," kata Fadholi dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Kemenkes Nilai PPKM Belum Berdampak Turunkan Kasus Covid-19 di Jawa-Bali

Perlu diketahui, berdasarkan rapat Komisi IX dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Senin (8/2/2021) diketahui Kemenkes menganggarkan sebanyak Rp 134,46 triliun.

Anggaran tersebut dibuat apabila digambarkan ada 1,7 juta kasus Covid-19 di Indonesia hingga akhir 2021.

Dante juga mengatakan, anggaran dialokasikan menjadi dua hal besar yaitu untuk pencegahan dan perawatan dalam kaitannya penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Fadholi, Kemenkes perlu melihat situasi pandemi saat ini dalam membuat anggaran tahunan.

Baca juga: Anggaran Covid-19 Rawan Dikorupsi, ICW Minta KPK dan BPK Lakukan Pengawasan

Ia menilai, Kemenkes perlu membuat satu simulasi berapa total anggaran yang dibutuhkan agar pandemi dapat selesai.

"Dengan kondisi yang ada sekarang semacam ini. Idealnya anggaran penanganan Covid itu bisa sampai tuntas itu berapa? Karena ini perlu ada satu penguatan secara betul-betul, sehingga kalau covid ini sudah selesai kan, maka secara keseluruhan Indonesia bisa normal kembali," jelasnya.

Senada dengan Fadholi, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, anggaran penanganan pandemi tidak hanya ada dalam sektor kesehatan yaitu Kemenkes, tetapi juga di sektor sosial.

"Anggaran Covid itu kan kurang lebih sudah Rp 1.000 triliun. Tidak hanya di kesehatan, tapi juga di jaminan sosial. Tentu anggaran yang dianggarkan di Kemenkes ini jadi pertaruhan masa depan bangsa, pertaruhan terhadap perekonomian bangsa," ujarnya.

Baca juga: Anggaran Covid-19 pada 2021 Diutamakan untuk Pengadaan Vaksin

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa anggaran Kemenkes di 2021 sejatinya harus dapat memprediksi penanganan Covid-19.

Sebab, ia menilai bahwa anggaran tersebut pasti didasari dari kinerja setiap stakeholder yang bertugas.

"Kami ingin penjelasan dari Kemenkes ini dengan anggaran Rp 134 triliun ini, apa jaminannya, bahwa Covid ini nanti paling sedikit mendekati puncak malah menurun," katanya.

Ketut Kariyasa menjelaskan, situasi pandemi di Indonesia sudah disorot oleh dunia. Terlebih, Indonesia menurutnya menduduki peringkat pertama dengan kasus Covid-19 terbesar di Asia.

Baca juga: KPK Ajukan 600 Izin Penyadapan, buat Pantau Pilkada hingga Anggaran Covid-19

Berkaca hal tersebut, ia meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemenkes dapat membuat estimasi anggaran agar Covid-19 dapat segera selesai atau teratasi.

"Dengan anggaran yang dianggarkan di Kemenkes, perkembangannya bila perlu kapan ini bisa diatasi. Karena ini yang sedang ditunggu masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menkes Dante mengatakan, Kemenkes memprediksi bahwa kasus Covid-19 di Indonesia bisa mencapai 1,7 juta kasus pada akhir 2021.

Dante mengandaikan, apabila digambarkan ada 1,7 juta kasus hingga akhir 2021, maka total tambahan anggaran Kemenkes sebesar Rp 134,46 triliun.

"Itu dialokasikan menjadi dua hal besar yaitu berkaitan dengan pencegahan dan perawatan. Secara distribusi, pencegahan dan perawatan tersebut kita alokasikan ke tiga bagian besar yaitu anggaran diagnostik 2021, anggaran vaksin 2021, dan anggaran terapeutik 2021," jelasnya, Senin (8/2/2021) dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com