Anggota Komisi IX: Anggaran Covid-19 Rp 1.000 Triliun, Ini Pertaruhan Masa Depan Bangsa

Kompas.com - 09/02/2021, 12:14 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

"Anggaran Covid itu kan kurang lebih sudah Rp 1.000 triliun. Tidak hanya di kesehatan, tapi juga di jaminan sosial. Tentu anggaran yang dianggarkan di Kemenkes ini jadi pertaruhan masa depan bangsa, pertaruhan terhadap perekonomian bangsa," ujarnya.

Baca juga: Anggaran Covid-19 pada 2021 Diutamakan untuk Pengadaan Vaksin

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa anggaran Kemenkes di 2021 sejatinya harus dapat memprediksi penanganan Covid-19.

Sebab, ia menilai bahwa anggaran tersebut pasti didasari dari kinerja setiap stakeholder yang bertugas.

"Kami ingin penjelasan dari Kemenkes ini dengan anggaran Rp 134 triliun ini, apa jaminannya, bahwa Covid ini nanti paling sedikit mendekati puncak malah menurun," katanya.

Ketut Kariyasa menjelaskan, situasi pandemi di Indonesia sudah disorot oleh dunia. Terlebih, Indonesia menurutnya menduduki peringkat pertama dengan kasus Covid-19 terbesar di Asia.

Baca juga: KPK Ajukan 600 Izin Penyadapan, buat Pantau Pilkada hingga Anggaran Covid-19

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berkaca hal tersebut, ia meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemenkes dapat membuat estimasi anggaran agar Covid-19 dapat segera selesai atau teratasi.

"Dengan anggaran yang dianggarkan di Kemenkes, perkembangannya bila perlu kapan ini bisa diatasi. Karena ini yang sedang ditunggu masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menkes Dante mengatakan, Kemenkes memprediksi bahwa kasus Covid-19 di Indonesia bisa mencapai 1,7 juta kasus pada akhir 2021.

Dante mengandaikan, apabila digambarkan ada 1,7 juta kasus hingga akhir 2021, maka total tambahan anggaran Kemenkes sebesar Rp 134,46 triliun.

"Itu dialokasikan menjadi dua hal besar yaitu berkaitan dengan pencegahan dan perawatan. Secara distribusi, pencegahan dan perawatan tersebut kita alokasikan ke tiga bagian besar yaitu anggaran diagnostik 2021, anggaran vaksin 2021, dan anggaran terapeutik 2021," jelasnya, Senin (8/2/2021) dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.