Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX: Anggaran Covid-19 Rp 1.000 Triliun, Ini Pertaruhan Masa Depan Bangsa

Kompas.com - 09/02/2021, 12:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Fadholi menyoroti soal tingginya anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2021 mengenai penanganan pandemi Covid-19.

Ia meminta agar pemerintah menjelaskan apakah akan ada penurunan grafik kasus Covid-19 dengan adanya anggaran yang tinggi.

"Anggaran ini kan tinggi pak. Tetapi juga perlu disimulasi, dengan penggunaan anggaran ini, Covid nanti akan ada satu penurunan yang riil grafiknya," kata Fadholi dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Kemenkes Nilai PPKM Belum Berdampak Turunkan Kasus Covid-19 di Jawa-Bali

Perlu diketahui, berdasarkan rapat Komisi IX dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Senin (8/2/2021) diketahui Kemenkes menganggarkan sebanyak Rp 134,46 triliun.

Anggaran tersebut dibuat apabila digambarkan ada 1,7 juta kasus Covid-19 di Indonesia hingga akhir 2021.

Dante juga mengatakan, anggaran dialokasikan menjadi dua hal besar yaitu untuk pencegahan dan perawatan dalam kaitannya penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Fadholi, Kemenkes perlu melihat situasi pandemi saat ini dalam membuat anggaran tahunan.

Baca juga: Anggaran Covid-19 Rawan Dikorupsi, ICW Minta KPK dan BPK Lakukan Pengawasan

Ia menilai, Kemenkes perlu membuat satu simulasi berapa total anggaran yang dibutuhkan agar pandemi dapat selesai.

"Dengan kondisi yang ada sekarang semacam ini. Idealnya anggaran penanganan Covid itu bisa sampai tuntas itu berapa? Karena ini perlu ada satu penguatan secara betul-betul, sehingga kalau covid ini sudah selesai kan, maka secara keseluruhan Indonesia bisa normal kembali," jelasnya.

Senada dengan Fadholi, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, anggaran penanganan pandemi tidak hanya ada dalam sektor kesehatan yaitu Kemenkes, tetapi juga di sektor sosial.

"Anggaran Covid itu kan kurang lebih sudah Rp 1.000 triliun. Tidak hanya di kesehatan, tapi juga di jaminan sosial. Tentu anggaran yang dianggarkan di Kemenkes ini jadi pertaruhan masa depan bangsa, pertaruhan terhadap perekonomian bangsa," ujarnya.

Baca juga: Anggaran Covid-19 pada 2021 Diutamakan untuk Pengadaan Vaksin

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa anggaran Kemenkes di 2021 sejatinya harus dapat memprediksi penanganan Covid-19.

Sebab, ia menilai bahwa anggaran tersebut pasti didasari dari kinerja setiap stakeholder yang bertugas.

"Kami ingin penjelasan dari Kemenkes ini dengan anggaran Rp 134 triliun ini, apa jaminannya, bahwa Covid ini nanti paling sedikit mendekati puncak malah menurun," katanya.

Ketut Kariyasa menjelaskan, situasi pandemi di Indonesia sudah disorot oleh dunia. Terlebih, Indonesia menurutnya menduduki peringkat pertama dengan kasus Covid-19 terbesar di Asia.

Baca juga: KPK Ajukan 600 Izin Penyadapan, buat Pantau Pilkada hingga Anggaran Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com