Seret Nama Jokowi, Marzuki Alie Sebut AHY Tak Punya Etika

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak memiliki etika dengan menyeret nama Presiden Joko Widodo di dalam konflik internal partai.

“Beliau orang muda, bagus. Tapi, mulai lebih bijak lagi, apalagi bicara di ruang publik. Boleh dia ngomong, tapi tidak boleh nyebut nama Presiden, klarifikasi ke Presiden, etikanya tidak ada,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Marzuki menilai semestinya AHY menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal dengan menunjuk pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam gerakan yang berupaya melengserkannya dari kepemimpinan partai.

Baca juga: Ini 5 Nama yang Disebut Terlibat Kudeta di Tubuh Partai Demokrat

Ia pun menilai, jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berada di posisi Jokowi saat ini, tentu juga tak ingin diperlakukan seperti sekarang dengan diseret namanya ke dalam konflik internal sebuah partai.

“Bagaimana kalau SBY dulu diperlakukan seperti itu. Tidak enak juga. Pasti tidak mungkinlah Pak Jokowi menanggapi (tudingan) itu. Kan tidak pas juga. Kalau ada orangnya si A, si B, tunjuk aja hidungnya, dan dia harus menyampaikannya. Jangan orang sekitarnya nuduh-nuduh,” lanjut Marzuki.

Ia lalu menceritakan pengalamannya saat menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Saat itu ia juga pernah hendak dilengserkan.

Namun, ia menyikapinya secara internal dan tidak membawa konflik tersebut ke eksternal. Oleh karena itu, ia meminta AHY menangani konflik internal partai secara bijaksana.

“Waktu itu kan gonjang-ganjing kan banyak, mau menjatuhkan Sekjen. Tidak pernah saya respons dengan berita-berita seperti ini. Kerja saja. Buktikan kerja kita bagus. Kita tunjukkan dan hasilnya kita menang pemilu saat itu,” kata Marzuki.

Baca juga: Nazaruddin, Korupsi hingga Kudeta di Partai Demokrat

Sebelumnya, AHY menyebutkan, ada salah seorang pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya melengserkannya dari kursi ketua umum.

“Yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.