Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Belum Diungkapnya Nama Kader yang Terlibat Kudeta, Politikus Demokrat: Mahkamah Partai Sudah Mulai Bekerja

Kompas.com - 02/02/2021, 16:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku, pihaknya hingga kini belum menyebut nama-nama kader yang diduga terlibat ingin kudeta kekuasaan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), selain Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa sudah ada tindak lanjut dari partai atas gerakan tersebut melalui Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

"Untuk kader kami yang terlibat, secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD/ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini," kata Herzaky dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Sehingga, lanjut dia, segala sesuatu yang dilakukan gerakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Ini 5 Nama yang Disebut Terlibat Kudeta di Tubuh Partai Demokrat

Ia menegaskan bahwa pada saatnya nanti nama-nama itu akan diungkap ke publik. Sehingga, ia meminta agar semua pihak menunggu Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai bekerja.

"Biarkan Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai kami menuntaskan pekerjaannya dulu," ujarnya.

Herzaky mengatakan, publik tak perlu risau dalam menanti siapa nama-nama kader dan mantan kader yang terlibat.

Namun, ia mengatakan, yang perlu menjadi fokus adalah kasus ini mengindikasikan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

"Yang menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," tambahnya.

Herzaky berpandangan, apabila praktik-praktik tersebut dibiarkan, maka dapat mengancam semakin rusaknya wajah demokrasi bangsa.

Baca juga: Nazaruddin, Korupsi hingga Kudeta di Partai Demokrat

Bukan tidak mungkin, kata dia, hal semacam ini dapat terjadi pada partai lainnya ke depan. Menurutnya, membiarkan gerakan tersebut tetap ada merupakan dosa besar bagi bangsa.

"Dan juga generasi mendatang. Jika kita membiarkan ini terjadi dan berlalu begitu saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Herzaky bersyukur atas respons sejumlah kader dan pimpinan partai terhadap gerakan tersebut. Ia menegaskan, seluruh pimpinan dan kader partai menolak gerakan itu.

"Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas, segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," tegasnya.

Ia menuturkan, Demokrat telah menerima surat dan pernyataan kesetiaan serta kebulatan tekad dari seluruh pimpinan partai di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com