Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Kudeta, Demokrat: Ini Bukan Aksi Baper

Kompas.com - 02/02/2021, 12:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani membantah, anggapan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baper atau terbawa perasaan. 

Menurut Kamhar, Agus sengaja mengungkap adanya dugaan kudeta di Partai Demokrat agar publik turut mengawasi perkembangannya, karena diduga melibatkan lingkar dalam Istana.

"Aksi ini bukan baper, melainkan langkah demokratis untuk mengajak publik melakukan kontrol atas kekuasaan sekaligus sebagai kontrol demokrasi, mengingat gerakan ini disinyalir dilakukan oleh lingkar dalam Istana," kata Kamhar, Selasa (2/2/2021).

Sebaliknya, Kamhar menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang semestinya tidak baper dan mengelak dari tudingan bahwa ia terlibat dalam upaya 'kudeta' tersebut.

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Kudeta Demokrat Untuk Jadi Capres, PDI-P: Urusan Pilpres Masih Jauh

"Jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden semestinya menjadi kontrol untuk mengkalkulasi dengan cermat manuver dan agendanya yang katanya bersifat pribadi agar tak menjadi beban Istana," ujar Kamhar.

Kamhar menuturkan, DPP Partai Demokrat telah mendalami permasalahan tersebut dan memiliki bukti-bukti kuat sehingga akhirnya mengungkapkannya ke publik.

Menurut Kamhar, praktik kudeta di internal partai tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya dan efektif memecah belah beberapa partai politik.

"Berkaca dari itu, Partai Demokrat mengambil langkah cepat untuk cegah tangkal," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko menyebut bahwa seorang pemimpin harus berjiwa kuat dan tidak mudah terbawa perasaan atau baper.

Baca juga: Saat Partai Demokrat Berseteru dengan Istana...

Hal ini Moeldoko sampaikan menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut adanya gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Istana Presiden.

"Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com