Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Kompas.com - 28/01/2021, 11:15 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anak-anak muda Indonesia dari lintas komunitas lingkungan meminta pemerintah mengeluarkan langkah luar biasa dan kerja nyata dalam mengatasi krisis iklim.

Permintaan tersebut mereka sampaikan menyusul ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pemimpin dunia untuk mengatasi krisis iklim pada Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (KTT CAS) 2021, Senin (25/1/2021).

Pada konferensi itu, Jokowi memaparkan langkah-langkah mengatasi krisis iklim yang dilakukan secara kolektif oleh negara-negara di dunia.

Namun, anak-anak muda menilai, langkah luar biasa juga harus hadir di dalam pemerintahan Indonesia itu sendiri.

Untuk itu, dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (27/1/2021), anak-anak muda Indonesia dari lintas komunitas lingkungan memaparkan empat langkah luar biasa yang harus menjadi prioritas pemerintah Jokowi.

Baca juga: Di KTT CAS, Jokowi Sampaikan 4 Langkah Atasi Dampak Perubahan Iklim

Pertama, pemerintah harus menaikkan target kontribusi nasional pada penanganan perubahan iklim atau Nationally Determined Contribution (NDC) yang ada saat ini.

Pasalnya, proyeksi target Indonesia masih mengarah pada kenaikan suhu di atas 3 derajat Celsius. Hal ini tidak memadai untuk menjaga ketahanan dan kapasitas adaptasi serta mitigasi bencana yang akan datang.

Kedua, pemerintah harus menghentikan segala kegiatan yang berdampak pada lingkungan secara masif, terutama yang difasilitasi negara. Sebab, kejahatan lingkungan telah terbukti meningkatkan bencana ekologis.

Ketiga, pemerintah harus mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis iklim. Dengan begitu, pemerintah dapat segera mengajak semua instansi dan lapisan masyarakat bergerak ke arah yang sama, yaitu upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim.

Baca juga: Akibat Krisis Iklim, Amerika Dilanda 22 Bencana Besar dan Kerugian 95 Miliar Dollar AS Pada 2020

Keempat, pemerintah harus berhenti fokus pada pengembangan industri ekstraktif perusak lingkungan, seperti bahan bakar fosil dan beralih pada pembangunan yang ramah lingkungan.

Sebab, fokus tersebut bertolak belakang dengan banyaknya investor global yang menginginkan pembangunan bersih dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan konservasi hutan.

Perwakilan dari Climate Rangers Novita mengatakan, komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris seharusnya menjadi landasan untuk pembangunan negara yang lebih baik adil dan lestari.

“Langkah berani dan mungkin tidak nyaman bagi sebagian besar orang, tetapi harus segera dilakukan sebelum terlambat,” ungkapnya.

Novita menyebut, manusia tidak memiliki banyak waktu karena anomali cuaca dan bencana ekologis akan semakin sering dan cepat terjadi di seluruh Indonesia.

Baca juga: Akademisi UII: Perubahan Iklim Bisa Dicegah dengan Hal Ini

Untuk itu, tidak hanya rakyat yang harus melakukan adaptasi dan mitigasi, pemerintah juga harus mengeluarkan langkah-langkah strategis.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com