Komisi X Bentuk Panja Kawal Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN

Kompas.com - 28/01/2021, 10:38 WIB
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/2020). Dokumen Komisi X DPRKetua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/2020).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, lambannya upaya pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) benar-benar menjadi perhatian Komisi X DPR RI.

Oleh karena itu, kata dia, Komisi X pun membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal pengangkatan guru honorer menjadi ASN.

“Hari ini kami memutuskan membentuk Panja Pengangakatan Guru Honorer Menjadi ASN untuk mengawal proses rencana pengangkatan sejuta honorer menjadi PPPK dan untuk menjamin skema CPNS bagi para guru tetap ada,” kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu, (27/1/2020).

Baca juga: Mendikbud: Ini Pertama Kalinya Semua Guru Honorer Berkesempatan Jadi PPPK

Huda menjelaskan pembentukan Panja Pengangkatan Guru Honorer menjadi ASN ini dilatarbelakangi keprihatinan atas lambannya kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para guru.

Program pengangkatan sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menurut Huda, belum menunjukkan perkembangan berarti.

Ia menyebut, target pengajuan formasi guru honorer untuk program tersebut yang dipatok akhir Desember 2020, hingga kemarin belum juga terpenuhi.

“Pun begitu dengan isu penghapusan skema CPNS untuk guru yang ditolak banyak kalangan belum juga direspons tegas oleh pemerintah,” kata Huda.

Huda menegaskan dengan keberadaan Panja Pengangkatan Guru Honorer untuk Menjadi ASN, DPR diharapkan bisa memberikan tekanan lebih kepada pemerintah agar benar-benar memprioritaskan penyelesaian masalah kesejahteraan guru.

Menurut Huda, niat baik dari pemerintah dengan mengangkat sejuta guru honorer menjadi ASN harus benar-benar dikawal dan direalisasikan.

“Kami sungguh mengapreasiasi itikad baik dari pemerintah tersebut. Kendati demikian hal itu perlu dikawal dengan serius sehingga itikad baik tersebut bisa terealisasi di lapangan,” ucap Huda.

Politisi PKB tersebut menyatakan Panja Pengangkatan Guru Honorer untuk Menjadi ASN siap menerima masukan dari guru, kepala dinas pendidikan, pemerintah daerah, hingga masyarakat agar proses pengangkatan guru menjadi ASN bisa segera terlaksana.

Baca juga: Masih Ada Peluang Guru Honorer Jadi CPNS

Masukan tersebut, kata Huda, nantinya akan dibahas bersama dengan pemerintah sehingga kendala di lapangan bisa segera diselesaikan.

“Seperti saat ini kita tidak tahu secara persis kenapa formasi sejuta guru honorer yang mengikuti seleksi belum juga terpenuhi," ucap Huda.

"Apakah karena persoalan minimnya sosialisasi, atau pemda masih setengah hati mengajukan formasi,” ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Nasional
Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Nasional
UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X