Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Kompas.com - 28/01/2021, 11:15 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anak-anak muda Indonesia dari lintas komunitas lingkungan meminta pemerintah mengeluarkan langkah luar biasa dan kerja nyata dalam mengatasi krisis iklim.

Permintaan tersebut mereka sampaikan menyusul ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pemimpin dunia untuk mengatasi krisis iklim pada Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (KTT CAS) 2021, Senin (25/1/2021).

Pada konferensi itu, Jokowi memaparkan langkah-langkah mengatasi krisis iklim yang dilakukan secara kolektif oleh negara-negara di dunia.

Namun, anak-anak muda menilai, langkah luar biasa juga harus hadir di dalam pemerintahan Indonesia itu sendiri.

Untuk itu, dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (27/1/2021), anak-anak muda Indonesia dari lintas komunitas lingkungan memaparkan empat langkah luar biasa yang harus menjadi prioritas pemerintah Jokowi.

Baca juga: Di KTT CAS, Jokowi Sampaikan 4 Langkah Atasi Dampak Perubahan Iklim

Pertama, pemerintah harus menaikkan target kontribusi nasional pada penanganan perubahan iklim atau Nationally Determined Contribution (NDC) yang ada saat ini.

Pasalnya, proyeksi target Indonesia masih mengarah pada kenaikan suhu di atas 3 derajat Celsius. Hal ini tidak memadai untuk menjaga ketahanan dan kapasitas adaptasi serta mitigasi bencana yang akan datang.

Kedua, pemerintah harus menghentikan segala kegiatan yang berdampak pada lingkungan secara masif, terutama yang difasilitasi negara. Sebab, kejahatan lingkungan telah terbukti meningkatkan bencana ekologis.

Ketiga, pemerintah harus mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis iklim. Dengan begitu, pemerintah dapat segera mengajak semua instansi dan lapisan masyarakat bergerak ke arah yang sama, yaitu upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim.

Baca juga: Akibat Krisis Iklim, Amerika Dilanda 22 Bencana Besar dan Kerugian 95 Miliar Dollar AS Pada 2020

Keempat, pemerintah harus berhenti fokus pada pengembangan industri ekstraktif perusak lingkungan, seperti bahan bakar fosil dan beralih pada pembangunan yang ramah lingkungan.

Sebab, fokus tersebut bertolak belakang dengan banyaknya investor global yang menginginkan pembangunan bersih dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan konservasi hutan.

Perwakilan dari Climate Rangers Novita mengatakan, komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris seharusnya menjadi landasan untuk pembangunan negara yang lebih baik adil dan lestari.

“Langkah berani dan mungkin tidak nyaman bagi sebagian besar orang, tetapi harus segera dilakukan sebelum terlambat,” ungkapnya.

Novita menyebut, manusia tidak memiliki banyak waktu karena anomali cuaca dan bencana ekologis akan semakin sering dan cepat terjadi di seluruh Indonesia.

Baca juga: Akademisi UII: Perubahan Iklim Bisa Dicegah dengan Hal Ini

Untuk itu, tidak hanya rakyat yang harus melakukan adaptasi dan mitigasi, pemerintah juga harus mengeluarkan langkah-langkah strategis.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com