Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

KOMPAS.com – Anak-anak muda Indonesia dari lintas komunitas lingkungan meminta pemerintah mengeluarkan langkah luar biasa dan kerja nyata dalam mengatasi krisis iklim.

Permintaan tersebut mereka sampaikan menyusul ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pemimpin dunia untuk mengatasi krisis iklim pada Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (KTT CAS) 2021, Senin (25/1/2021).

Pada konferensi itu, Jokowi memaparkan langkah-langkah mengatasi krisis iklim yang dilakukan secara kolektif oleh negara-negara di dunia.

Namun, anak-anak muda menilai, langkah luar biasa juga harus hadir di dalam pemerintahan Indonesia itu sendiri.

Untuk itu, dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (27/1/2021), anak-anak muda Indonesia dari lintas komunitas lingkungan memaparkan empat langkah luar biasa yang harus menjadi prioritas pemerintah Jokowi.

Pertama, pemerintah harus menaikkan target kontribusi nasional pada penanganan perubahan iklim atau Nationally Determined Contribution (NDC) yang ada saat ini.

Pasalnya, proyeksi target Indonesia masih mengarah pada kenaikan suhu di atas 3 derajat Celsius. Hal ini tidak memadai untuk menjaga ketahanan dan kapasitas adaptasi serta mitigasi bencana yang akan datang.

Kedua, pemerintah harus menghentikan segala kegiatan yang berdampak pada lingkungan secara masif, terutama yang difasilitasi negara. Sebab, kejahatan lingkungan telah terbukti meningkatkan bencana ekologis.

Ketiga, pemerintah harus mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis iklim. Dengan begitu, pemerintah dapat segera mengajak semua instansi dan lapisan masyarakat bergerak ke arah yang sama, yaitu upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim.

Keempat, pemerintah harus berhenti fokus pada pengembangan industri ekstraktif perusak lingkungan, seperti bahan bakar fosil dan beralih pada pembangunan yang ramah lingkungan.

Sebab, fokus tersebut bertolak belakang dengan banyaknya investor global yang menginginkan pembangunan bersih dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan konservasi hutan.

Perwakilan dari Climate Rangers Novita mengatakan, komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris seharusnya menjadi landasan untuk pembangunan negara yang lebih baik adil dan lestari.

“Langkah berani dan mungkin tidak nyaman bagi sebagian besar orang, tetapi harus segera dilakukan sebelum terlambat,” ungkapnya.

Novita menyebut, manusia tidak memiliki banyak waktu karena anomali cuaca dan bencana ekologis akan semakin sering dan cepat terjadi di seluruh Indonesia.

Untuk itu, tidak hanya rakyat yang harus melakukan adaptasi dan mitigasi, pemerintah juga harus mengeluarkan langkah-langkah strategis.

Pernyataan senada dilontarkan perwakilan dari Extinction Rebellion (XR) Indonesia Melisa. Ia meminta pemerintah melakukan tindakan nyata dalam menghadapi atas krisis iklim.

"Kami menuntut pemerintah dan para pemimpin industri untuk bertanggung jawab dan bersama-sama melakukan tindakan nyata dan langkah super luar biasa,” ujarnya.

Melisa menyerukan, pemerintah harus segera berhenti mendanai semua bentuk industri ekstraktif perusak lingkungan, termasuk pertambangan dan perkebunan monokultur. Kemudian, Indonesia harus beralih ke sumber energi terbarukan dan berkelanjutan.

Mahasiswi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Syaharani menambahkan, kebijakan yang hanya mementingkan investasi kotor tidak akan menguntungkan siapa pun karena perekonomian rakyatlah yang dipertaruhkan.

“Pembiaran dan abai akan peringatan para peneliti lingkungan yang sudah berhitung bahwa negara kita dalam krisis iklim akan memperburuk ekonomi dan pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Jagarimba Salsabila mengatakan, generasi muda akan hidup dalam bencana yang hebat jika para pemimpin mementingkan diri sendiri dan tidak segera mengambil langkah nyata.

“Kami tidak akan tinggal diam. Kami mendengar, membaca, dan menilai semua tindakan penyelamatan iklim saat ini. Karena kami berhak atas hidup yang lebih baik,“ tegasnya.

Adapun, di hadapan 32 pemimpin negara lain, Jokowi menyampaikan empat langkah bersama dalam mengatasi krisis iklim.

Melansir Kompas.com, Selasa (26/1/2021), empat langkah tersebut, yakni memenuhi NDC, menggerakkan seluruh potensi masyarakat, memperkuat kemitraan global, dan memajukan pembangunan hijau.