Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kompas.com - 23/01/2021, 18:39 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sampai Sabtu (23/1/2021) ada 172.901 tenaga kesehatan yang telah mengakses untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Namun, dari total angka tersebut sebanyak 27.000 tenaga kesehatan batal ataupun ditunda penerimaan vaksinasinya.

"Sampai dengan hari ini sudah tercatat 172.901 orang telah mengakses untuk mendapat vaksinasi. Di 92 kabupaten/kota," kata Nadia dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (23/1/2021).

"Dan dari data tersebut dari angka 172.901, ada sekitar 27.000 tenaga kesehatan yang kemudian belum mendapatkan vaksinasi," ujar dia.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nadia mengatakan, batal atau ditundanya pemberian vaksin pada tenaga kesehatan itu disebabkan beberapa alasan.

Mulai dari tingginya tekanan darah saat proses screening, penyintas Covid-19, ataupun sedang menyusui.

"Kami sampaikan proses vaksinasi ini juga akan terus berjalan pada seluruh tenaga kesehatan dan diharap?an hingga Februari kami bisa mencapai target 1,47 tenaga kesehatan," ujarnya.

Adapun, lanjut Nadia, bagi tenaga kesehatan yang masih belum terdaftar sebagai penerima vaksin bisa mendaftarkan vaksinasinya melalui sistem informasi satu data vaksinasi covid-19.

Baca juga: Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Caranya, dengan mendaftarkan secara berjenjang, mulai dari verifikasi dinas kesehatan kabupaten/kota, kemudian nanti akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.

"Harapan kami, update daripada data petugas kesehatan yang belum terdaftar tersebut, dapat segera kami terima dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya," ucap dia.

Proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 lalu.

Dalam proses awal tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang yang pertama kali divaksin Covid-19.

Adapun kini proses vaksinasi sudah mulai dilakukan di seluruh penjuru Tanah Air. Vaksin akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com