Salin Artikel

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Namun, dari total angka tersebut sebanyak 27.000 tenaga kesehatan batal ataupun ditunda penerimaan vaksinasinya.

"Sampai dengan hari ini sudah tercatat 172.901 orang telah mengakses untuk mendapat vaksinasi. Di 92 kabupaten/kota," kata Nadia dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (23/1/2021).

"Dan dari data tersebut dari angka 172.901, ada sekitar 27.000 tenaga kesehatan yang kemudian belum mendapatkan vaksinasi," ujar dia.

Nadia mengatakan, batal atau ditundanya pemberian vaksin pada tenaga kesehatan itu disebabkan beberapa alasan.

Mulai dari tingginya tekanan darah saat proses screening, penyintas Covid-19, ataupun sedang menyusui.

"Kami sampaikan proses vaksinasi ini juga akan terus berjalan pada seluruh tenaga kesehatan dan diharap?an hingga Februari kami bisa mencapai target 1,47 tenaga kesehatan," ujarnya.

Adapun, lanjut Nadia, bagi tenaga kesehatan yang masih belum terdaftar sebagai penerima vaksin bisa mendaftarkan vaksinasinya melalui sistem informasi satu data vaksinasi covid-19.

Caranya, dengan mendaftarkan secara berjenjang, mulai dari verifikasi dinas kesehatan kabupaten/kota, kemudian nanti akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.

"Harapan kami, update daripada data petugas kesehatan yang belum terdaftar tersebut, dapat segera kami terima dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya," ucap dia.

Proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 lalu.

Dalam proses awal tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang yang pertama kali divaksin Covid-19.

Adapun kini proses vaksinasi sudah mulai dilakukan di seluruh penjuru Tanah Air. Vaksin akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/23/18390781/kemenkes-27000-dari-172901-tenaga-kesehatan-belum-divaksin-covid-19

Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke