Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Kompas.com - 21/01/2021, 09:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengatakan, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang kebijakan yang tidak memasukkan penyintas Covid-19 dalam program vaksinasi untuk sementara waktu.

Sebab, menurutnya, hal ini bisa berdampak kepada target vaksinasi bagi tenaga kesehatan.

Budi menuturkan, saat ini sekitar 30-40 persen tenaga kesehatan sudah pernah terpapar Covid-19. Beberapa di antara mereka pun sudah lebih dari empat bulan berstatus penyintas.

"Apabila lebih dari tiga, empat hingga lima bulan, antibodi (penyintas) sudah turun. Sehingga potensi untuk kembali tertular Covid-19 tetap ada," kata Slamet ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

"Jika demikian tentu tujuan vaksinasi untuk melindungi tenaga kesehatan tidak tercapai. Maka sebaiknya kebijakan penyintas bukan sebagai prioritas vaksin bisa dikaji ulang," lanjutnya.

Baca juga: Pastikan Tak Ada Cip dalam Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Itu Barcode

Terlebih, kata Slamet, proses vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan yang mulai dilakukan pun belum dapat mencapai target secara harian.

Di saat yang sama, hingga saat ini tenaga kesehatan setiap hari masih harus berhadapan dengan pasien Covid-19.

Sehingga menurutnya, vaksinasi tetap diperlukan bagi semua tenaga kesehatan.

Oleh karenanya, Slamet mengusulkan agar tenaga kesehatan yang sudah menjadi penyintas selama lebih dari tiga hingga empat bulan tetap bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

Untuk bisa mengidentifikasi status tenaga kesehatan yang menjadi penyintas, dia menyebut bisa menggunakan catatan rumah sakit masing-masing.

"Sudah ada datanya, tinggal kita pilah, mana yang sudah lebih dari tiga hingga empat bulan, kemudian mana yang di bawah tiga bulan sebagai penyintas Covid-19," tambahnya.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Sosialisasi Vaksin Covid-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, para penyintas Covid-19 tidak masuk dalam daftar target prioritas penerima vaksin Covid-19. Sebab, penyintas Covid-19 dianggap sudah memiliki kekebalan yang cukup untuk sementara waktu.

"Penyintas Covid-19 sampai sekarang tidak kami masukkan sebagai target vaksinasi, karena mereka masih memiliki imunitas, sehingga nanti tidak dimasukkan ke prioritas vaksinasi saat ini," ujar Budi, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com