IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengatakan, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang kebijakan yang tidak memasukkan penyintas Covid-19 dalam program vaksinasi untuk sementara waktu.

Sebab, menurutnya, hal ini bisa berdampak kepada target vaksinasi bagi tenaga kesehatan.

Budi menuturkan, saat ini sekitar 30-40 persen tenaga kesehatan sudah pernah terpapar Covid-19. Beberapa di antara mereka pun sudah lebih dari empat bulan berstatus penyintas.

"Apabila lebih dari tiga, empat hingga lima bulan, antibodi (penyintas) sudah turun. Sehingga potensi untuk kembali tertular Covid-19 tetap ada," kata Slamet ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

"Jika demikian tentu tujuan vaksinasi untuk melindungi tenaga kesehatan tidak tercapai. Maka sebaiknya kebijakan penyintas bukan sebagai prioritas vaksin bisa dikaji ulang," lanjutnya.

Terlebih, kata Slamet, proses vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan yang mulai dilakukan pun belum dapat mencapai target secara harian.

Di saat yang sama, hingga saat ini tenaga kesehatan setiap hari masih harus berhadapan dengan pasien Covid-19.

Sehingga menurutnya, vaksinasi tetap diperlukan bagi semua tenaga kesehatan.

Oleh karenanya, Slamet mengusulkan agar tenaga kesehatan yang sudah menjadi penyintas selama lebih dari tiga hingga empat bulan tetap bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

Untuk bisa mengidentifikasi status tenaga kesehatan yang menjadi penyintas, dia menyebut bisa menggunakan catatan rumah sakit masing-masing.

"Sudah ada datanya, tinggal kita pilah, mana yang sudah lebih dari tiga hingga empat bulan, kemudian mana yang di bawah tiga bulan sebagai penyintas Covid-19," tambahnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, para penyintas Covid-19 tidak masuk dalam daftar target prioritas penerima vaksin Covid-19. Sebab, penyintas Covid-19 dianggap sudah memiliki kekebalan yang cukup untuk sementara waktu.

"Penyintas Covid-19 sampai sekarang tidak kami masukkan sebagai target vaksinasi, karena mereka masih memiliki imunitas, sehingga nanti tidak dimasukkan ke prioritas vaksinasi saat ini," ujar Budi, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).