Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan yang Tidak Prioritaskan Vaksin untuk Penyintas Covid-19

Kompas.com - 21/01/2021, 09:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengatakan, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang kebijakan yang tidak memasukkan penyintas Covid-19 dalam program vaksinasi untuk sementara waktu.

Sebab, menurutnya, hal ini bisa berdampak kepada target vaksinasi bagi tenaga kesehatan.

Budi menuturkan, saat ini sekitar 30-40 persen tenaga kesehatan sudah pernah terpapar Covid-19. Beberapa di antara mereka pun sudah lebih dari empat bulan berstatus penyintas.

"Apabila lebih dari tiga, empat hingga lima bulan, antibodi (penyintas) sudah turun. Sehingga potensi untuk kembali tertular Covid-19 tetap ada," kata Slamet ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

"Jika demikian tentu tujuan vaksinasi untuk melindungi tenaga kesehatan tidak tercapai. Maka sebaiknya kebijakan penyintas bukan sebagai prioritas vaksin bisa dikaji ulang," lanjutnya.

Baca juga: Pastikan Tak Ada Cip dalam Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Itu Barcode

Terlebih, kata Slamet, proses vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan yang mulai dilakukan pun belum dapat mencapai target secara harian.

Di saat yang sama, hingga saat ini tenaga kesehatan setiap hari masih harus berhadapan dengan pasien Covid-19.

Sehingga menurutnya, vaksinasi tetap diperlukan bagi semua tenaga kesehatan.

Oleh karenanya, Slamet mengusulkan agar tenaga kesehatan yang sudah menjadi penyintas selama lebih dari tiga hingga empat bulan tetap bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

Untuk bisa mengidentifikasi status tenaga kesehatan yang menjadi penyintas, dia menyebut bisa menggunakan catatan rumah sakit masing-masing.

"Sudah ada datanya, tinggal kita pilah, mana yang sudah lebih dari tiga hingga empat bulan, kemudian mana yang di bawah tiga bulan sebagai penyintas Covid-19," tambahnya.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Sosialisasi Vaksin Covid-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, para penyintas Covid-19 tidak masuk dalam daftar target prioritas penerima vaksin Covid-19. Sebab, penyintas Covid-19 dianggap sudah memiliki kekebalan yang cukup untuk sementara waktu.

"Penyintas Covid-19 sampai sekarang tidak kami masukkan sebagai target vaksinasi, karena mereka masih memiliki imunitas, sehingga nanti tidak dimasukkan ke prioritas vaksinasi saat ini," ujar Budi, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com