Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baleg: KPU, Bawaslu dan DKPP Perlu Penguatan

Kompas.com - 21/01/2021, 06:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sodik Mudjahid mendorong adanya penguatan dan penataan ulang terhadap tiga lembaga penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ia mengatakan, pembenahan terhadap ketiga lembaga tersebut diperlukan untuk mendukung penegakan demokrasi.

Kendati demikian, Sodik menyadari adanya dialektika atau konflik yang kerap kali terjadi di antara lembaga tersebut.

"Saya senang ketika mereka itu konflik. Karena dengan adanya konflik antara tiga lembaga itu artinya pengawasan semakin ketat. Sehingga pemilu semakin bagus," kata Sodik dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tentang RUU Pemilu, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Namun, politisi partai Gerindra ini menilai bahwa faktanya konflik tersebut kerap kali berlebihan.

Oleh karena itu, dia berpendapat ada tiga hal yang menjadi kelemahan di antaranya kelemahan kelembagaan, kelemahan kewenangan, dan kelemahan kode etik.

Sodik juga mengapresiasi paparan kedua pakar hukum yang turut hadir dalam RDPU yaitu Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso.

Ia menyoroti khusus tentang persoalan paradoks dalam demokrasi yang salah satunya tercermin dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dia juga menyoroti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai cenderung hanya mengatur saat proses elektoral terjadi.

Di sisi lain, anggota Baleg DPR RI Bukhori menyoroti persoalan pada Bawaslu. Menurut dia, Bawaslu tetap diperlukan ada dalam lembaga penyelenggara Pemilu.

Baca juga: Saat Pimpinan Baleg DPR Terjebak Dalam Lift Selama 10 Menit...

"Walaupun Bawaslu di satu sisi itu memang menjadi penghambat, tapi di sisi lain juga diperlukan. Jadi tidak mungkin kemudian dihapuskan dan seterusnya," ujarnya.

Ia berpendapat, ada beberapa sikap dari Bawaslu yang dinilai over acting. Bahkan, menurutnya di beberapa daerah ada Bawaslu yang hanya mengawasi partai tertentu.

"Tapi kalau di partai lain, justru dia bukan hanya menjadi pengawas, tapi menjadi termasuk tim sukses," tambah dia.

Untuk itu, ia menekankan perlunya sikap kenegarawanan yang baik bagi para pengurus lembaganya.

Dalam hal ini, kata dia, para pengurus tidak memihak golongan dan partai manapun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com