Risma Sebut Penyaluran Bansos Belum Optimal, Kendalanya Data Tak Lengkap

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam program Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional ke masyarakat belum berjalan optimal. Sebab, data yang dimiliki pemerintah belum lengkap.

Hal ini disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang disiarkan TV Parlemen, Rabu (13/1/2021).

"Kendalanya adalah disebabkan karena datanya yang tidak lengkap, ini sekarang jadi konsentrasi saya dengan daerah untuk melengkapi, karena data tidak terkoneksi dengan NIK, sekarang ini jadi PR kami," kata Risma.

Baca juga: Mensos Risma Temui Pimpinan KPK Bahas Pengelolaan Bansos

Risma mengatakan, kurang tercapainya target bansos juga disebabkan karena kondisi geografis dan cuaca ekstrem di beberapa daerah sehingga penyaluran bansos terhambat.

"Kendala pelaksanaan bansos bagi KPM PKH karena geografi dan cuaca ekstrem di beberapa daerah, nanti akan kami jelaskan bagaimana kami mengatur strategi supaya daerah-daerah yang sulit bisa dilaksanakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Risma menjelaskan, anggaran Bansos dalam program Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020 sudah terealisasi sebesar Rp 123 triliun atau sebesar 97,09 persen dari pagu anggaran sebesar 127,2 triliun.

"Yang terdiri dari Bansos sembako Jabodetabek realisasi 99,91 persen. Bansos tunai realisasi 98 persen, Bansos tunai bagi KPM Sembako non PKH 99,99 persen, program keluarga harapan terealisasi 99,92 persen, Bansos beras terealisasi 100 persen, dan program sembako BPNT 92,92 persen," kata dia.

Baca juga: Bansos Jadi Tunai, KPK Soroti Akurasi Data