Kompas.com - 11/01/2021, 13:05 WIB
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, membagi-bagikan buku kepada sejumlah anak-anak usai melayat di rumah petugas KPPS Sunaryo yang meninggal karena kelelahan di Kelurahan Kapas Madya Barat, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Kamis (25/4/2019). KOMPAS.COM/GHINAN SALMANWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, membagi-bagikan buku kepada sejumlah anak-anak usai melayat di rumah petugas KPPS Sunaryo yang meninggal karena kelelahan di Kelurahan Kapas Madya Barat, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Kamis (25/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyambangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin (11/1/2021) guna bertemu piminan KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, pertemuan tersebut membahas koordinasi terkait surat rekomendasi KPK tentang penyampaian hasil kajian pengelolaan bantuan sosial.

"Melalui pertemuan koordinasi ini, KPK kembali memaparkan hasil kajian dan rekomendasi KPK sebagai pelaksanaan tugas monitoring," kata Ipi, Senin.

Baca juga: Kritik Blusukan Risma, Haji Lulung Ingatkan agar Program Bansos Tepat Sasaran

Ipi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, KPK juga menyampaikan langkah dan upaya yang dapat dilakukan Kementerian Sosial dalam penyaluran bansos.

Adapun dalam pertemuan tersebut Risma diterima oleh tiga pimpinan KPK yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Ipi sebelumnya menyatakan, KPK masih menemukan akurasi data penerima bantuan sosial yang menjadi persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Bansos Jadi Tunai, KPK Soroti Akurasi Data

Dalam kajian yang dilakukan, KPK menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak padan dengan data NIK dan tidak diperbarui sesuai data kependudukan.

"Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK," kata Ipi, Selasa (5/1/2021).

Masalah lain yang ditemukan KPK antara lain data penerima bantuan reguler juga tidak merujuk pada DTKS serta adanya tumpang tindih penerima bansos.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

Nasional
Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Nasional
Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X