Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Siapkan Fasilitas dan SDM Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 17/12/2020, 22:46 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, Satgas Covid-19 membantu Kementerian Kesehatan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) terkait pelaksanaan vaksinasi.

“Kami dari satgas mendukung Kemenkes untuk menambah fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Puskemas dan juga tenaga kesehatan di daerah yang mengalami kekurangan,” kata Doni dalam diskusi bedah buku putih penanganan Covid-19 secara virtual, Kamis (17/12/2020).

Ia mengatakan, pihaknya kini masih merekrut tenaga kesehatan untuk program vaksinasi Covid-19.  

Baca juga: Pemprov Jateng Siapkan Sistem Antrean Pemberian Vaksinasi Covid-19 Gratis

“Tentunya kita harus bekerja sama dengan seluruh pihak termasuk bagaimana menyiapkan tenaga kesehatan di setiap daerah,” ucap Doni.

Doni menuturkan, Satgas juga sudah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membantu mempercepat proses vaksinasi.

“Termasuk melibatkan MUI untuk bisa menyampaikan pesan-pesan yang mengajak masyarakat tentang pentingnya vaksinasi yang tentunya sudah diteliti status halalnya,” tutur Doni.

Lebih Jauh ia mengingatkan pesan presiden Joko Widodo untuk tetap patuh pada protokol kesehatan meskipun sudah ada vaksin.

“Kita tetap harus waspada, kita harus selaku mengingatkan siapa pun untuk disiplin. Dilarang berkerumun dan sering mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir,” ujar Doni.

Ia mengingatkan kepada semua masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar diberikan kesabaran dan tabah menghadapi pandemi Covid-19.

“Kita juga harus meningkatkan imunitas tubuh kita setiap saat dengan cara olahraga teratur, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi, hati tidak boleh panik dan hati harus selalu gembira,” tutur dia.

Presiden Joko Widodo menyebut, vaksinasi Covid-19 akan dilakukan secara bertahap, terhitung mulai Januari 2021.

Baca juga: Panglima TNI Sebut Keberhasilan Vaksinasi Butuh Dukungan Sarana dan Prasana

Ia memastikan, vaksin yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak berbayar atau gratis.

"Tapi ini memang perlu tahapan-tahapan, nanti Januari berapa juta (vaksin), Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta," kata Jokowi saat acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Jakarta, dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Jokowi mengatakan, proses vaksinasi perlu waktu yang tidak sebentar. Sebab, ada 70 persen atau 182 juta penduduk yang harus divaksin. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com