Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Siapa Pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Batubara?

Kompas.com - 16/12/2020, 10:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum menunjuk siapa yang akan menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Menteri Sosial setelah ditinggalkan Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara karena terjerat kasus dugaan korupsi.

Reshuffle kabinet sebenarnya bukan isu baru. Sebelum mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara, isu perombakan kabinet sempat santer berembus.

Reshuffle kabinet sempat jadi perbincangan hangat usai viralnya video yang menunjukkan Jokowi sedang gusar dan memarahi para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.

Melalui video tersebut, Jokowi dianggap memberikan sinyal bakal merombak kabinetnya. Ini dilakukan karena dia kecewa dengan performa para pembantunya di periode kedua tersebut. Jokowi juga menyampaikan bisa merombak kabinetnya kapan saja.

Di berbagai kesempatan Jokowi mengatakan, ia tak memiliki beban jika akan menata ulang kabinetnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan memiliki dasar dan pertimbangan sendiri dalam menilai dan memperhitungkan kinerja para menterinya. Namun, hingga saat ini reshuffle kabinet itu masih sebatas wacana.

Sejumlah kalangan menilai, cepat atau lambat Jokowi akan mengocok ulang kabinetnya. Mantan Wali Kota Solo ini bolak balik menyatakan kinerja sejumlah menteri tak sesuai ekspektasi. Selain KKP dan Kemensos, Jokowi bisa jadi juga sedang menimbang kementerian mana saja yang akan ditata ulang.

Selain itu, Jokowi (mungkin) sedang melakukan negosiasi dengan sejumlah partai politik yang menyokongnya. Sebab, meski bolak balik menyatakan tak ada beban, Jokowi tetap harus berbicara dan mendengarkan suara parpol saat akan merombak kabinetnya.

Jokowi harus menimbang dengan matang sebelum menentukan pilihan. Ini dilakukan agar kinerja jajaran menteri barunya tak mengecewakan dan sesuai harapan.

Akhir Desember

Sejumlah politikus menyebut, Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan reshuffle kabinet akhir bulan Desember ini. Reshuffle akan dilakukan setelah Pilkada serentak digelar.

Jika melihat berbagai kekecewaan yang dilontarkan dan kebutuhan pemerintah menghadapi pandemi dan resesi ekonomi, Jokowi sebaiknya memang harus segera melakukan reshuffle.

Minimal mengisi dua kursi menteri yang kosong akibat tersangkut kasus korupsi. Apalagi, Kemensos menjadi salah satu kementerian yang memiliki peran penting dalam penanganan dampak pandemi.

Selain itu, reshuffle kabinet juga menjadi momen penting guna memaksimalkan kinerja pemerintahan Jokowi di periode kedua ini.

Pasalnya, masa efektif pemerintahan Jokowi diprediksi hanya tinggal dua atau tiga tahun lagi. Karena setelah itu, parpol dan dan para menteri yang berasal dari parpol akan sibuk mengurus Pemilu.

Tahun pertama periode kedua pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan berat mulai dari pandemi hingga resesi ekonomi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com