PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum menunjuk siapa yang akan menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Menteri Sosial setelah ditinggalkan Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara karena terjerat kasus dugaan korupsi.
Reshuffle kabinet sebenarnya bukan isu baru. Sebelum mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara, isu perombakan kabinet sempat santer berembus.
Reshuffle kabinet sempat jadi perbincangan hangat usai viralnya video yang menunjukkan Jokowi sedang gusar dan memarahi para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
Melalui video tersebut, Jokowi dianggap memberikan sinyal bakal merombak kabinetnya. Ini dilakukan karena dia kecewa dengan performa para pembantunya di periode kedua tersebut. Jokowi juga menyampaikan bisa merombak kabinetnya kapan saja.
Di berbagai kesempatan Jokowi mengatakan, ia tak memiliki beban jika akan menata ulang kabinetnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan memiliki dasar dan pertimbangan sendiri dalam menilai dan memperhitungkan kinerja para menterinya. Namun, hingga saat ini reshuffle kabinet itu masih sebatas wacana.
Sejumlah kalangan menilai, cepat atau lambat Jokowi akan mengocok ulang kabinetnya. Mantan Wali Kota Solo ini bolak balik menyatakan kinerja sejumlah menteri tak sesuai ekspektasi. Selain KKP dan Kemensos, Jokowi bisa jadi juga sedang menimbang kementerian mana saja yang akan ditata ulang.
Selain itu, Jokowi (mungkin) sedang melakukan negosiasi dengan sejumlah partai politik yang menyokongnya. Sebab, meski bolak balik menyatakan tak ada beban, Jokowi tetap harus berbicara dan mendengarkan suara parpol saat akan merombak kabinetnya.
Jokowi harus menimbang dengan matang sebelum menentukan pilihan. Ini dilakukan agar kinerja jajaran menteri barunya tak mengecewakan dan sesuai harapan.
Sejumlah politikus menyebut, Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan reshuffle kabinet akhir bulan Desember ini. Reshuffle akan dilakukan setelah Pilkada serentak digelar.
Jika melihat berbagai kekecewaan yang dilontarkan dan kebutuhan pemerintah menghadapi pandemi dan resesi ekonomi, Jokowi sebaiknya memang harus segera melakukan reshuffle.
Minimal mengisi dua kursi menteri yang kosong akibat tersangkut kasus korupsi. Apalagi, Kemensos menjadi salah satu kementerian yang memiliki peran penting dalam penanganan dampak pandemi.
Selain itu, reshuffle kabinet juga menjadi momen penting guna memaksimalkan kinerja pemerintahan Jokowi di periode kedua ini.
Pasalnya, masa efektif pemerintahan Jokowi diprediksi hanya tinggal dua atau tiga tahun lagi. Karena setelah itu, parpol dan dan para menteri yang berasal dari parpol akan sibuk mengurus Pemilu.
Tahun pertama periode kedua pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan berat mulai dari pandemi hingga resesi ekonomi.