Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Siapa Pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Batubara?

Kompas.com - 16/12/2020, 10:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum menunjuk siapa yang akan menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Menteri Sosial setelah ditinggalkan Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara karena terjerat kasus dugaan korupsi.

Reshuffle kabinet sebenarnya bukan isu baru. Sebelum mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara, isu perombakan kabinet sempat santer berembus.

Reshuffle kabinet sempat jadi perbincangan hangat usai viralnya video yang menunjukkan Jokowi sedang gusar dan memarahi para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.

Melalui video tersebut, Jokowi dianggap memberikan sinyal bakal merombak kabinetnya. Ini dilakukan karena dia kecewa dengan performa para pembantunya di periode kedua tersebut. Jokowi juga menyampaikan bisa merombak kabinetnya kapan saja.

Di berbagai kesempatan Jokowi mengatakan, ia tak memiliki beban jika akan menata ulang kabinetnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan memiliki dasar dan pertimbangan sendiri dalam menilai dan memperhitungkan kinerja para menterinya. Namun, hingga saat ini reshuffle kabinet itu masih sebatas wacana.

Sejumlah kalangan menilai, cepat atau lambat Jokowi akan mengocok ulang kabinetnya. Mantan Wali Kota Solo ini bolak balik menyatakan kinerja sejumlah menteri tak sesuai ekspektasi. Selain KKP dan Kemensos, Jokowi bisa jadi juga sedang menimbang kementerian mana saja yang akan ditata ulang.

Selain itu, Jokowi (mungkin) sedang melakukan negosiasi dengan sejumlah partai politik yang menyokongnya. Sebab, meski bolak balik menyatakan tak ada beban, Jokowi tetap harus berbicara dan mendengarkan suara parpol saat akan merombak kabinetnya.

Jokowi harus menimbang dengan matang sebelum menentukan pilihan. Ini dilakukan agar kinerja jajaran menteri barunya tak mengecewakan dan sesuai harapan.

Akhir Desember

Sejumlah politikus menyebut, Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan reshuffle kabinet akhir bulan Desember ini. Reshuffle akan dilakukan setelah Pilkada serentak digelar.

Jika melihat berbagai kekecewaan yang dilontarkan dan kebutuhan pemerintah menghadapi pandemi dan resesi ekonomi, Jokowi sebaiknya memang harus segera melakukan reshuffle.

Minimal mengisi dua kursi menteri yang kosong akibat tersangkut kasus korupsi. Apalagi, Kemensos menjadi salah satu kementerian yang memiliki peran penting dalam penanganan dampak pandemi.

Selain itu, reshuffle kabinet juga menjadi momen penting guna memaksimalkan kinerja pemerintahan Jokowi di periode kedua ini.

Pasalnya, masa efektif pemerintahan Jokowi diprediksi hanya tinggal dua atau tiga tahun lagi. Karena setelah itu, parpol dan dan para menteri yang berasal dari parpol akan sibuk mengurus Pemilu.

Tahun pertama periode kedua pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan berat mulai dari pandemi hingga resesi ekonomi.

Untuk itu, perombakan kabinet harus memprioritaskan performa dan kinerja guna pemulihan ekonomi yang terdampak virus Corona dibanding pertimbangan dan hitung-hitungan politik.

Kompetensi harus menjadi pertimbangan utama orang-orang yang akan ditunjuk menjadi menteri, bukan sekadar bagi-bagi kursi.

Sejumlah nama diprediksi akan mengisi kursi yang ditinggalkan Edhy dan Juliari. Salah satunya mantan Menteri KKP pada pemerintahan Jokowi pertama, Susi Pudjiastuti.

Nama Susi Pudjiastuti tiba-tiba menjadi ramai diperbincangkan pasca-penangkapan Edhy Prabowo.

Selain Susi, nama Sandiaga Uno juga mencuat. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini disebut bakal menggantikan posisi Edhy Prabowo.

Sementara, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini disebut bakal mengisi jabatan menteri sosial menggantikan Juliari.

Kader PDI Perjuangan ini dinilai cocok menjadi orang nomor satu di Kemensos berdasarkan rekam jejaknya selama memimpin Kota Surabaya.

Selain KKP dan Kemensos, apakah ada kementerian lain yang akan diganti?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (16/12/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com