Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Karena Sudah Didukung, Salah kalau Anies Tak Kunjungi Rizieq Shihab

Kompas.com - 08/12/2020, 21:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai kedekatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tak perlu dipermasalahkan.

Ia menilai Rizieq tentu memiliki preferensi politik dan itu ditunjukkannya dengan mendukung Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Oleh karena itu, Kalla pun menilai tak ada yang salah saat Anies mengunjungi Rizieq saat baru tiba di Indonesia pada 10 November 2020.

“Sebagai orang yang didukung malah salah kalau Anies tidak datang. Bahwa itu risikonya Anies, pemimpin pasti punya risiko dong dianggap begini. Terserah saja. Malah salah kalau Anies enggak datang sebagai orang yang terpilih karena dukungan Habib Rizieq," ujar Kalla dalam wawancara eksklusif bersama Pemimpin Redaksi Berita Satu Claudius Boekan di kanal YouTube Berita Satu, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Selasa Malam, Anies Temui Rizieq Shihab di Petamburan

Kompas.com telah mendapatkan izin dari Claudius Boekan untuk mengutip perbincangan tersebut.

Kalla pun menilai tak ada yang salah dengan dukungan yang diberikan Rizieq Shihab kepada Anies pada Pilkada DKI 2017. Kata Kalla, sah-sah saja bila seseorang mendukung calon pemimpin politik tertentu.

Kalla menuturkan, pada era demokrasi orang bebas menentukan dukungan politiknya di setiap pemilu dan pilkada.

Kalla pun mengatakan, saat ini Rizieq juga sudah terlepas dari status hukumnya sebagai tersangka lantaran polisi telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap dua kasusnya, yakni kasus chat mesum dan penghinaan Pancasila.

Maka dari itu, Kalla bilang, semua orang juga tak perlu merasa bersalah bila bertemu dengan Rizieq.

“Dia (Rizieq) orang bebas, tentu obyektif juga pada saat pilkada lalu tentu karena dua saja calonnya (di putaran kedua), tentu kelompok Rizieq tak mendukung Ahok, pasti tidak kan,” tutur Kalla.

“Kalau tak mendukung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) pasti mendukung Anies. Sederhana sekali pertanyaannya. Jadi sebagai orang yang didukung, malah salah kalau Anies tidak datang,” lanjut Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com