Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Kadin Dampingi 2 Juta Petani Swadaya pada 2023

Kompas.com - 18/11/2020, 13:06 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk melakukan pendampingan terhadap 2 juta petani swadaya pada 2023.

Hal ini, kata Jokowi, merupakan salah satu upaya pengembangan sektor pangan yang inovatif dan kolaboratif.

"Saya menunggu komitmen pendampingan 2 juta petani swadaya pada tahun 2023. Saya yakin Kadin mampu mencapai target ini," kata Jokowi saat membuka acara Food Security Summit 5 melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/11/2020).

Sebelumnya, Jokowi telah meminta Kadin untuk mendampingi 1 juta petani swadaya. Permintaan itu berhasil diwujudkan di awal tahun 2020.

Baca juga: Ketum Kadin: UU Cipta Kerja Dapat Gairahkan Dunia Usaha

Oleh karenanya, Jokowi yakin Kadin mampu mencapai target yang lebih besar tiga tahun mendatang, sehingga diharapkan sektor pangan dapat mendongkrak perekonomian.

"Saya sangat berharap model bisnis kolaboratif yang inklusif ini bisa mendongkrak sektor pangan sebagai kekuatan ekonomi baru yang membuka lebih banyak lapangan kerja dan menjadi sumber kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Jokowi mengatakan, sudah banyak negara yang menyadari pentingnya pengembangan sektor pangan.

Hal ini terjadi bukan hanya merespons kemungkinan krisis pangan akibat pandemi, tetapi juga akibat melonjaknya kebutuhan pangan yang sejalan dengan peningkatan populasi penduduk dunia.

Disebutkan Jokowi, hampir setengah jumlah penduduk dunia berada di kawasan Asia. China, India, dan Indonesia menjadi negara dengan angka penduduk tertinggi di kawasan ini.

Situasi tersebut dinilai sebagai peluang yang menjanjikan bagi sektor pangan. Sebab, dengan kebutuhan yang sangat besar, pasar juga akan menjadi sangat besar dan terus bertumbuh.

Namun demikian, lanjut Jokowi, pengembangan sektor pangan butuh cara-cara baru yang inovatif yang mampu meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas dengan harga terjangkau.

Hal ini juga harus diimbangi dengan perbaikan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan petani.

"Kita harus melompat dengan cara-cara baru, dengan skala produksi yang lebih besar, dengan peran sentral korporasi petani, mengedepankan nilai tambah di tahap on farm maupun off farm dan berbasis teknologi modern yang lebih efisien dan lebih produktif, dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada para petani dan sektor-sektor pendukungnya," kata Jokowi.

Jokowi pun berharap, para pengusaha yang tergabung di Kadin dapat menjadi bagian dari cara-cara baru ini.

Berbagai inisiatif kolaboratif yang melibatkan petani, koperasi, perbankan, dan juga pembeli akan terus didukung.

Baca juga: Terus Tumbuh Positif, Kadin: Sektor Pertanian Harus Diberi Prioritas

Menurut Jokowi, beberapa inisiatif kolaborasi seperti hortikultura di Garut dan industri minyak sawit di berbagai daerah, perlu untuk terus diperbarui agar produktivitas dan nilai tambah bagi petani semakin meningkat. Hal ini juga perlu direplikasi ke daerah-daerah lain.

"Saya berharap para pengusaha yang tergabung di Kadin menjadi bagian dalam cara-cara baru ini. Inisiatif Kadin berupa skema inclusive closed loop perlu untuk terus dikembangkan, terutama dalam mengembangkan kemitraan antar pemangku kepentingan yang saling menguntungkan dari hulu sampai di hilir," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com