Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Wapres Ma'ruf Amin Dibela karena Kinerjanya Dinilai Kurang Memuaskan

Kompas.com - 09/11/2020, 07:49 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Indo Barometer menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 47,4 persen responden tidak puas kepada Wapres Ma'ruf sejak ia menjabat.

Namun pihak Wapres Ma'ruf Amin pun melakukan pembelaan.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, publik seharusnya tidak hanya fokus pada hasil survei yang tidak puas. Sebab, kata dia, yang puas pada kinerja Wapres Ma'ruf Amin juga tidak sedikit.

"Yang puas pada kinerja Wapres juga tidak kecil (40,8 persen). Jangan hanya fokus pada yang tidak puas. Survei ini membandingkan Wapres KMA (Kiai Haji Ma'ruf Amin) dan Wapres JK," kata Masduki kepada Kompas.com, Minggu (8/11/2020).

Baca juga: Survei Indo Barometer: Mayoritas Responden Tak Puas Kinerja Wapres Maruf Amin

Ia menekankan, yang harus dicatat dalam survei tersebut adalah ketidakpuasan pada Wapres Ma'ruf Amin lebih rendah dibandingkan ketidakpuasan pada Jusuf Kalla dalam setahun pertama menjabat.

Ia mengatakan, dalam survei serupa, yang tidak puas kepada Ma'ruf Amin ada sebanyak 47,4 persen, sedangkan yang tidak puas kepada Jusuf Kalla pada tahun pertama 2015 mencapai 52,9 persen.

"Kepuasan pada JK di tahun pertama memang lebih baik. Tapi bedanya tidak banyak, kepuasan pada JK 42,1 persen (2015) dan pada KMA 40,8 persen (2020)," kata dia.

"Yang harus dipahami, lima tahun lalu tidak ada pandemi, tahun ini ada pandemi," lanjut dia.

Menurut Masduki, melihat perbandingan tersebut, hal itu juga menunjukkan bahwa peranan Wapres pada era Presiden Joko Widodo tidak berbeda jauh.

"Keputusan penting di tangan Presiden. Eksekusi kebijakan di tangan Menteri teknis. Maka tidak aneh, bila di antara lima alasan publik tidak puas pada Wapres adalah hasil kerja nyata belum terlihat (65 persen)," kata dia.

Baca juga: Publik Disebut Tak Puas Kinerja Maruf Amin, Jubir: Wapres Tindak Lanjuti Keputusan Presiden

Menurut Masduki, hal tersebut wajar, karena sebagian besar kerja Wapres tidak terkait langsung dengan publik. Sementara survei tersebut merupakan survei kepuasan publik.

Ditambah lagi, ada persepsi publik yang sebagian dinilainya bias karena diprovokasi operasi minor di media sosial secara sistemasi kepada Wapres Ma'ruf Amin.

"Tiap ada berita tentang kerja Wapres, dikomentari, 'Wapres baru muncul'. Padahal hampir tiap hari, berita kerja Wapres muncul," kata dia.

Tindak Lanjuti Keputusan Presiden

Masduki menambahkan, peranan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden adalah melakukan tindak lanjut keputusan Presiden. Mulai dari koordinasi, monitor, hingga evaluasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com