Saat Wapres Ma'ruf Amin Dibela karena Kinerjanya Dinilai Kurang Memuaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Indo Barometer menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 47,4 persen responden tidak puas kepada Wapres Ma'ruf sejak ia menjabat.

Namun pihak Wapres Ma'ruf Amin pun melakukan pembelaan.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, publik seharusnya tidak hanya fokus pada hasil survei yang tidak puas. Sebab, kata dia, yang puas pada kinerja Wapres Ma'ruf Amin juga tidak sedikit.

"Yang puas pada kinerja Wapres juga tidak kecil (40,8 persen). Jangan hanya fokus pada yang tidak puas. Survei ini membandingkan Wapres KMA (Kiai Haji Ma'ruf Amin) dan Wapres JK," kata Masduki kepada Kompas.com, Minggu (8/11/2020).

Baca juga: Survei Indo Barometer: Mayoritas Responden Tak Puas Kinerja Wapres Maruf Amin

Ia menekankan, yang harus dicatat dalam survei tersebut adalah ketidakpuasan pada Wapres Ma'ruf Amin lebih rendah dibandingkan ketidakpuasan pada Jusuf Kalla dalam setahun pertama menjabat.

Ia mengatakan, dalam survei serupa, yang tidak puas kepada Ma'ruf Amin ada sebanyak 47,4 persen, sedangkan yang tidak puas kepada Jusuf Kalla pada tahun pertama 2015 mencapai 52,9 persen.

"Kepuasan pada JK di tahun pertama memang lebih baik. Tapi bedanya tidak banyak, kepuasan pada JK 42,1 persen (2015) dan pada KMA 40,8 persen (2020)," kata dia.

"Yang harus dipahami, lima tahun lalu tidak ada pandemi, tahun ini ada pandemi," lanjut dia.

Menurut Masduki, melihat perbandingan tersebut, hal itu juga menunjukkan bahwa peranan Wapres pada era Presiden Joko Widodo tidak berbeda jauh.

"Keputusan penting di tangan Presiden. Eksekusi kebijakan di tangan Menteri teknis. Maka tidak aneh, bila di antara lima alasan publik tidak puas pada Wapres adalah hasil kerja nyata belum terlihat (65 persen)," kata dia.

Baca juga: Publik Disebut Tak Puas Kinerja Maruf Amin, Jubir: Wapres Tindak Lanjuti Keputusan Presiden

Menurut Masduki, hal tersebut wajar, karena sebagian besar kerja Wapres tidak terkait langsung dengan publik. Sementara survei tersebut merupakan survei kepuasan publik.

Ditambah lagi, ada persepsi publik yang sebagian dinilainya bias karena diprovokasi operasi minor di media sosial secara sistemasi kepada Wapres Ma'ruf Amin.

"Tiap ada berita tentang kerja Wapres, dikomentari, 'Wapres baru muncul'. Padahal hampir tiap hari, berita kerja Wapres muncul," kata dia.

Tindak Lanjuti Keputusan Presiden

Masduki menambahkan, peranan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden adalah melakukan tindak lanjut keputusan Presiden. Mulai dari koordinasi, monitor, hingga evaluasi.

Tugas tersebut, kata dia, tidak terkait langsung dengan publik.

"Sebelum ada keputusan Presiden, Wapres berperan memberi masukan. Tentu ini juga banyak yang tidak termonitor publik," ujar Masduki.

"Dan KMA (Kiai Ma'ruf Amin) memang mengambil posisi tidak ingin ada matahari kembar. KMA membuat kiasan dengan main badminton dobel. Satu ke depan, satu ke belakang. Satu ke kanan, satu di tengah atau kiri," lanjut Masduki.

Namun dalam survei tersebut, kata dia, yang penting dilihat juga mereka yang puas terhadap kinerja Wapres sebanyak 40,8 persen.

Di antara yang puas tersebut, kata dia, Wapres dinilai berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sebanyak 36,5 persen.

Baca juga: Survei Sebut Mayoritas Responden Tak Puas Kinerja Maruf Amin, Ini Kata Jubir Wapres

"Ini kekuatan sosok Wapres yang penting disadari. Pekan lalu, Wapres memberi arahan dan dorongan pada optimalisasi peran forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan beragama," kata dia.

"Kerukunan beragama ini bidang penting. Pak Jokowi pasti sangat terbantu oleh sosok Wapres yang ulama besar," lanjut Masduki.

Selain itu, publik juga memandang Wapres Ma'ruf sebagai orang baik dan sederhana sebanyak 12 persen, menjaga perdamaian 8,6 persen, dan orang bijaksana 6,9 persen.

Hasil survei juga menunjukkan adanya hasil kerja nyata Wapres yang dinilainya tidak sedikit, yakni 16,1 persen.

"Wapres ini bekerja keras dalam menggerakkan ekosistem ekonomi syariah, dengan empat fokus," kata dia.

Keempat fokus tersebut adalah penguatan lembaga keuangan syariah, penguatan industri halal, penguatan dana sosial Islam (zakat, infak, sedakah, dan wakaf, serta penguatan bisnis dan usaha berbasis syariah.

Baca juga: Wapres: Pemberdayaan Desa Disesuaikan Karakteristik Budaya Warga

"Itu semua bagian upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Basisnya UMKM. Di kalangan yang konsen pada bidang ini, peran Wapres sebagai Ketua Harian KNKES, sangat terasa," ucap dia.

Hasil Survei

Hasil survei Indo Barometer (IB) menunjukkan, 47,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Wakil Presiden Maruf Amin setahun setelah dilantik pada Oktober 2019.

Ini merupakan temuan survei yang dirilis, Rabu (4/11/2020).

"Sebanyak 40,8 persen publik puas dengan kerja Wakil Presiden Maruf Amin, yang tidak puas 47,4 persen, tidak tahu/tidak jawab 11,8 persen," ujar Direktur Eksekutif IB, Muhammad Qodari dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Adapun, persentase ketidakpuasan tersebut merupakan penggabungan dua aspek.

Sebanyak 43,1 persen responden menyatakan tidak puas dan 4,3 persen reponden mengaku sangat tidak puas.

Dengan demikian, total persentase ketidakpuasan publik terhadap kinerja Maruf Amin sebanyak 47,4 persen.

Baca juga: Percepat Reformasi Birokrasi, Wapres Minta Menpan RB Bentuk Sekretariat

Sementara itu, 39,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Maruf Amin dan hanya 1,6 persen responden mengaku sangat puas.

Sehingga, total kepuasan publik terhadap kinerja Maruf Amin sebanyak 40,8 persen.

Sementara 11,8 persen responden tidak tahu atau tidak jawab.

Adapun alasan publik tidak puas terhadap kinerja Maruf Amin di antaranya karena hasil kerjanya belum terlihat 65 persen, tidak tegas 9,5 persen.

Selanjutnya, kebijakan Maruf Amin terbatas 5,3 persen, perekonomian Indonesia menurun 3,9 persen, banyak pekerja asing 2,6 persen, hingga kesejahteraan masyarakat menurun 2,1 persen.

Selanjutnya, kebijakan Maruf Amin terbatas 5,3 persen, perekonomian Indonesia menurun 3,9 persen, banyak pekerja asing 2,6 persen, hingga kesejahteraan masyarakat menurun 2,1 persen.