Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membantah pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan dalam setahun Periode pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

“Saya rasa enggak begitu. Mungkin ICW hanya melihat kinerja KPK dari berapa banyak koruptor yang ditangkap. Padahal kan kita semua sepakat, yang harus digenjot oleh KPK adalah fungsi pencegahan. Bagaimana orang tidak bisa leluasa lagi melakukan korupsi,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2020).

Menurut Sahroni, dari catatan sejauh ini, KPK sangat aktif melakukan berbagai program pencegahan korupsi.

Baca juga: KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Sahroni menyebut bahwa saat ini KPK telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang telah dilakukan oleh 54 kementerian/lembaga di 34 provinsi, serta 508 kabupaten/kota.

Adapun pencapaian dari program ini adalah sebesar 58,52 persen.

“Dari sini saja kita bisa lihat bahwa KPK makin ke sini makin proaktif masuk ke banyak lini di pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk mengawasi dan memastikan sistem yang tak bercelah untuk melakukan korupsi,” kata dia.

Dengan adanya program-program ini, maka Sahroni meyakini para koruptor juga akan makin sulit untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, ia menilai wajar apabila kasus yang ditindak KPK berkurang.

“Kalau dengan fungsi pengawasan yang ketat ini orang-orang jadi susah korupsi, ya otomatis kasus OTT juga berkurang kan. Jadi saya rasa kita harus melihat hal ini dengan lebih holistik,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja KPK pada semester I 2020 justru terjun bebas dibanding tahun-tahun sebelumnya.

ICW mencatat hanya ada 6 kasus yang ditangani KPK pada semester I 2020. Sedangkan, pada 2019, ada 28 kasus yang ditangani KPK dalam separuh tahun pertama.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, menurunnya kinerja KPK tak terlepas dari revisi UU KPK yang dilakukan pada penghujung 2019 lalu. Selain itu, ICW ia juga menyoroti kinerja pimpinan KPK yang baru dilantik Jokowi.

"Sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maaruf-Amin, praktis struktur penegakan hukum pemberantasan korupsi mengalami kemunduran serta diikuti dengan degradasi kepercayaan publik," kata Kurnia.