KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Kompas.com - 22/10/2020, 17:39 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersiap melakukan konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Eryck Armando Talla di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2020). KPK menetapkan Eryck Armando Talla sebagai tersangka bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Rendra Kresna yang telah ditetapkan tersangka pada 10 Oktober 2018 lalu dengan jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7,1 miliar. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersiap melakukan konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Eryck Armando Talla di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2020). KPK menetapkan Eryck Armando Talla sebagai tersangka bersama Bupati Malang periode tahun 2010-2015 dan periode 2016?2021 Rendra Kresna yang telah ditetapkan tersangka pada 10 Oktober 2018 lalu dengan jumlah total dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7,1 miliar. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata mengatakan, para calon kepala daerah salah alamat bila motivasi dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah untuk mencari pendapatan yang lebih besar.

"Kalau masih berpikir nanti kalau menjabat untuk mencari pendapatan atau penghasilan yang lebih besar, ya rasa-rasanya salah alamat bapak ibu sekalian, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah," kata Alex dalam acara Webinar Pembekalan Cakada Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan dan Banten yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Kamis (22/10/2020).

Alex menuturkan, pernah ada kepala daerah yang kecewa saat mengetahui gajinya sebagai kepala daerah tidak memenuhi ekspektasi.

Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Apalagi, para calon kepala daerah telah menghabiskan uang yang tidak sedikit selama proses Pilkada 2020.

Survei KPK menunjukkan, setiap pasangan calon membutuhkan biaya Rp 5-10 miliar untuk mengikuti Pilkada, bahkan ada yang sampai Rp 65 miliar.

"Kadang-kadang enggak mengerti ya, berapa sih hak keuangan kepala daerah itu. Ada kepala daerah itu yang telah terpilih marah-marah, dia sambil tunjukin struk gajinya itu, 'kalau seperti ini besar gajinya kmrn saya enggak ikut saja'," kata Alex.

Oleh sebab itu, Alex berharap para motivasi para calon kepala daerah mengikuti kontestasi Pilkada adalah untuk kebutuhan aktualisasi diri dalam melayani masyarakat.

"Kami betul-betul berharap kalau toh biaya yang dikeluarkan itu besar ya itu setidak-tidaknya memang itu niatan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengabdi kepada masyarakat, sudah tidak ada lagi urusannya dengan urusan dapur ya," kata Alex.

Baca juga: Ketua KPK Sebut Biaya Politik Calon Kepala Daerah Capai Rp 65 Miliar

Ia juga mengingatkan para calon kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi ketika sudah terpilih kelak.

Alex mengatakan, kepala daerah yang awalnya dielu-elukan masyarakat nasibnya dapat berubah 180 derajat saat terjerat kasus hukum.

"Kami di KPK kadang-kadang ya bingung dan heran, ketika Pilkada suaranya 60-70 persen. Tetapi baru beberapa bulan atau hitungan tahun menjabat ketika terkena masalah hukum, masyarakat yang milih itu yang bersorak senang, ini kan ironis," kata Alex.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Nasional
Tahun Depan, Nasdem Akan Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Tahun Depan, Nasdem Akan Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional
Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Nasional
Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Nasional
Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Nasional
Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Nasional
RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

Nasional
UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X