KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, para calon kepala daerah salah alamat bila motivasi dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah untuk mencari pendapatan yang lebih besar.

"Kalau masih berpikir nanti kalau menjabat untuk mencari pendapatan atau penghasilan yang lebih besar, ya rasa-rasanya salah alamat bapak ibu sekalian, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah," kata Alex dalam acara Webinar Pembekalan Cakada Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan dan Banten yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Kamis (22/10/2020).

Alex menuturkan, pernah ada kepala daerah yang kecewa saat mengetahui gajinya sebagai kepala daerah tidak memenuhi ekspektasi.

Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Apalagi, para calon kepala daerah telah menghabiskan uang yang tidak sedikit selama proses Pilkada 2020.

Survei KPK menunjukkan, setiap pasangan calon membutuhkan biaya Rp 5-10 miliar untuk mengikuti Pilkada, bahkan ada yang sampai Rp 65 miliar.

"Kadang-kadang enggak mengerti ya, berapa sih hak keuangan kepala daerah itu. Ada kepala daerah itu yang telah terpilih marah-marah, dia sambil tunjukin struk gajinya itu, 'kalau seperti ini besar gajinya kmrn saya enggak ikut saja'," kata Alex.

Oleh sebab itu, Alex berharap para motivasi para calon kepala daerah mengikuti kontestasi Pilkada adalah untuk kebutuhan aktualisasi diri dalam melayani masyarakat.

"Kami betul-betul berharap kalau toh biaya yang dikeluarkan itu besar ya itu setidak-tidaknya memang itu niatan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengabdi kepada masyarakat, sudah tidak ada lagi urusannya dengan urusan dapur ya," kata Alex.

Baca juga: Ketua KPK Sebut Biaya Politik Calon Kepala Daerah Capai Rp 65 Miliar

Ia juga mengingatkan para calon kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi ketika sudah terpilih kelak.

Alex mengatakan, kepala daerah yang awalnya dielu-elukan masyarakat nasibnya dapat berubah 180 derajat saat terjerat kasus hukum.

"Kami di KPK kadang-kadang ya bingung dan heran, ketika Pilkada suaranya 60-70 persen. Tetapi baru beberapa bulan atau hitungan tahun menjabat ketika terkena masalah hukum, masyarakat yang milih itu yang bersorak senang, ini kan ironis," kata Alex.