Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: RUU Cipta Kerja Jadi Pertaruhan Kredibilitas Indonesia di Mata Dunia

Kompas.com - 13/10/2020, 14:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI menjadi pertaruhan kredibilitas Indonesia di dunia.

RUU Cipta Kerja tersebut merupakan salah satu cara memulihkan Indonesia yang perekonomiannya terdisrupsi akibat pandemi Covid-19.

"Dalam kondisi dunia yang terdisrupsi akibat pandemi Covid-19, UU Cipta Kerja menjadi pertaruhan kredibilitas Indonesia di mata dunia," ujar Wapres Ma'ruf Amin saat memberi pembekalan kepada alumni PPRA 60 dan 61 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Indonesia secara daring, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Ada Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Jalan Budi Kemuliaan Macet

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, kredibilitas Indonesia di mata dunia tersebut ada pada negara-negara mitra dagang dan investor global.

Ditambah lagi, saat ini Indoneaia sudah kalah saing dengan negara semisal Thailand, Malaysia, Vietnam dan Kamboja dalam hal kemudahan investasi.

Terlalu banyak dan berbelit-belitnya aturan yang menyebabkan kesulitan investasi mengakibatkan tersendatnya penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

"Untuk itulah dibuat UU Cipta Kerja yang diyakini akan meningkatkan daya saing negara kita dalam persaingan global," kata dia.

Baca juga: Ada Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Jalan Budi Kemuliaan Macet

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, RUU Cipta Kerja juga merupakan langkah penting yang disiapkan untuk mengantisipasi persaingan dunia pasca pandemi.

Selain itu, RUU Cipta Kerja juga dinilainya sebagai pemicu utama untuk pembukaan lapangan kerja secara luas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com