Pengamat: Pernyataan Presiden Tepat apabila Sudah Baca Draf Final UU Cipta Kerja

Kompas.com - 13/10/2020, 14:46 WIB
Akademisi dan pengamat komunikasi Effendi Gazali HERUDINAkademisi dan pengamat komunikasi Effendi Gazali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai, pernyataan Presiden Jokowi bahwa unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja terjadi karena disinformasi bisa saja tepat.

Namun, pernyataan Kepala Negara tersebut baru bisa dinilai tepat apabila ia sudah membaca draf final RUU Cipta Kerja.

"Tepat kalau Presiden sudah baca semua dan Presiden dapat semua draf finalnya dan dibaca semua," ujar Effendi saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Ada Perubahan Ketentuan Program Jaminan Sosial di 3 Draf RUU Cipta Kerja Setelah Disahkan

Sebaliknya, pernyataan Presiden Jokowi itu baru dikatakan tidak tepat apabila ia belum membaca draf final RUU Cipta Kerja.

"(Pernyataan Presiden Jokowi) ini juga belum tepat apabila publik tidak mendapat semua draf yang beredar," ujar dia.

"Serta publik tidak diberi kepastian, draf mana yang paling benar sesuai dengan yang diketok pada waktu paripurna DPR, 5 Oktober lalu," lanjut Effendi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, aksi unjuk rasa penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh disinformasi dan hoaks.

Baca juga: Membandingkan 3 Draf RUU Cipta Kerja: Ada Perbedaan Ketentuan Cuti, Upah, dan PHK

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari UU ini serta hoaks di media sosial," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020).

Presiden Jokowi kemudian memaparkan sejumlah disinformasi dan hoaks soal RUU Cipta Kerja sekaligus menyampaikan bantahan.

Misalnya soal penghapusan ketentuan upah minimun provinsi, upah minimum kabupaten, dan upah minimum sektoral provinsi.

"Hal ini tidak benar. Faktanya upah minimum regional tetap ada," kata lanjut dia.

Baca juga: Istana Masih Bungkam soal Simpang Siur Draf RUU Cipta Kerja...

Selanjutnya soal ketentuan upah minimum dihitung per jam dan penghapusan berbagai jenis cuti, Presiden Jokowi juga menegaskan hal itu tak benar.

"Hak cuti tetap ada dan dijamin," kata dia.

Namun demikian, Presiden Jokowi tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbandingan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Gatot Nurmantyo Diajak Gulingkan AHY dari Ketua Umum Demokrat

Cerita Gatot Nurmantyo Diajak Gulingkan AHY dari Ketua Umum Demokrat

Nasional
Update: Tambah 7, Total WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Jadi 3.715

Update: Tambah 7, Total WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Jadi 3.715

Nasional
Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat

Mahfud: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat

Nasional
1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X