Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat K-popers Meramaikan Isu Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja...

Kompas.com - 07/10/2020, 13:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suara-suara perlawanan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terus bergema di dunia maya, termasuk di platform media sosial Twitter.

Dua hari setelah UU Cipta Kerja, suara-suara perlawanan masih muncul di linimasa Twitter.

Tidak hanya kelompok aktivis, buruh, dan mahasiswa, suara perlawanan juga disuarakan oleh akun-akun k-popers yang selama ini dianggap apatis terhadap isu-isu politik.

Baca juga: Total 14 Pedemo Diamankan Saat Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja di Banten

Ismail Fahmi, founder Drone Emprit yang juga analis sosial media mengakui bahwa k-popers merupakan salah satu kelompok yang paling lantang menolak UU Cipta Kerja di dunia maya.

"Kalau tanpa k-popers ya enggak ke mana-mana aksi ini. Karena apa, mahasiswa enggak turun ke jalan, mahasiswa lagi di rumah, mereka kan enggak bisa kumpul. Jadi yang menggerakan k-popers ini, tanpa mereka, sepi," kata Founder Drone Emprit Ismail Fahmi saat dihubungi, Rabu (7/10/2020).

Ismail mengatakan, besarnya keterlibatan k-popers dalam isu ini nampak dari banyaknya pengguna Twitter beravatar k-popers yang menjadi 'top influencer' terhadap beberapa narasi terkait penolakan UU Cipta Kerja.

Dalam akun Twitter-nya, @ismailfahmi, Ismail menunjukkan tagar #MosiTidakPercaya sebagai ekspresi penolakan terhadap UU Cipta Kerja didominasi oleh akun Twitter dengan avatar k-pop.

"Tagar ini beserta tagar2 lain terkait penolakan thd Omnibus Law yang menjadi trending topic dunia, digaungkan oleh akun-akun dengan ava Korea ini. K-Popers Strike Back!," tulis Ismail pada akun Twitternya, Rabu (6/10/2020) lalu.

Keterlibatan k-popers itu berlanjut ketika kutipan puisi Wiji Thukul diviralkan sebagai ekspresi perlawanan terhadap UU Cipta Kerja.

"TOP AVATAR “WIJI THUKUL” /2. More ava K-Poper yang mengangkat puisi Wiji Thukul. Tampaknya puisi ini dimulai oleh aktivis mahasiswa, lalu diangkat dan diviralkan oleh K-popers sebagai ekspresi 'perlawanan mereka pada pengesahan UU Omnibus Law," tulis Ismail pada Rabu (7/10/2020).

K-popers peduli politik

Ismail mengatakan, keterlibatan k-popers dalam isu penolakan UU Cipta Kerja ini mematahkan anggapan bahwa kelompok tersebut apatis terhadap isu-isu sosial politik.

Baca juga: Ramai Aktivis hingga K-Popers Tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Twitter

Menurut Ismail, akun-akun k-popers selama ini terkesan diam atas isu-isu politik karena tidak ingin adanya bias politik yang menyebabkan pro dan kontra.

Namun, ketika ada isu yang mengancam demokrasi dan menyinggung isu kemanusiaan, kata Ismail, para k-popers akan segera bergerak meramaikan isu tersebut di dunia maya.

"Tapi kadang-kadang ketika ada masalah demokrasi, masalah kemanusiaan, di mana pun, mereka turun. Dan itu sudah dikasih contoh oleh idola mereka, mereka kan lihat idolanya, yang paling kentara pas kemarin itu Black Lives Matter, mereka turun," kata Ismail.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com