Polisi Tangani Belasan Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu, Ini 6 Jenis Pelanggarannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menangani 13 perkara dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menyangkut Pilkada Serentak 2020.

"Jumlah laporan atau temuan sebanyak 90 perkara. Jumlah perkara yang diteruskan ke Polri sebanyak 13 perkara," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2020).

Perkara itu terjadi di Lampung Timur, Hulu Sungai Tengah, Kutai Timur, Morowali Utara, Minahasa Utara, Kepulauan Aru, Waropen, Supiori, Membramo Raya, Merauke, dan Raja Ampat.

Dari perkara yang ditangani, Polri menemukan enam jenis pelanggaran.

Baca juga: Ini Dugaan Pidana Terkait Konser Dangdut di Tegal

Jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pemalsuan serta tidak melaksanakan verfikasi dan rekap dukungan dengan masing-masing sebanyak 4 kasus.

Kemudian, mutasi pejabat yang dilakukan enam bulan sebelum mencalonkan diri sebagai paslon sebanyak dua perkara.

Polisi juga menemukan dua kasus menghilangkan hak seseorang untuk menjadi calon dan satu kasus mahar politik.

Terakhir, ada pula pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Baca juga: Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

"Pelanggaran protokol keseahatan sebanyak 1 pelanggaran di wilayah di Ketapang dengan jenis pelanggaran, peserta kampanye melebihi batas dan dikenakan sanksi larangan kampanye 3 hari dengan metode yang sama," ucap Awi.

Dari keseluruhan kasus tersebut, Awi menuturkan, ada kasus yang dalam tahap penyidikan atau diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3).

"Penyidikan sebanyak 2 perkara, P-19 sebanyak 1 perkara, tahap 2 sebanyak 4 perkara, dan SP3 sebanyak 6 perkara," tutur dia.