Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utamakan Kesehatan Tanpa Korbankan Ekonomi, Ide Jokowi yang Belum Terlaksana...

Kompas.com - 05/10/2020, 10:38 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan penanganan di bidang kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kesehatan masyarakat, kesehatan publik, tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan. Ini prioritas," ujar Jokowi dalam video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Namun, Jokowi menyatakan, sektor ekonomi tidak boleh dikorbankan meskipun pemerintah tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat. Menurut Jokowi, mengorbankan sektor ekonomi tak ubahnya mengorbankan kehidupan puluhan juta orang.

"Memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Memprioritaskan Kesehatan Bukan Berarti Mengorbankan Ekonomi

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan, strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan.

Terkait itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten, atau provinsi.

Menurut Jokowi, lockdown di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah Covid-19, tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat, ini yang harus kita lakukan," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta publik untuk tidak menganggap pemerintah bersikap mencla-mencle terkait penyesuaian kebijakan di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Tidak Perlu Sok-sokan Me-lockdown Provinsi

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, pandemi Covid-19 merupakan masalah baru yang terjadi di semua negara di mana belum ada negara yang dapat mengeklaim telah memiliki solusi terbaik.

"Belum ada negara yang berani mengeklaim sudah menemukan solusi yang terbaik. Tiap negara juga berbeda-beda masalahnya, berbeda cara dalam menanganinya, jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita," kata Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengeklaim bahwa penanganan Covid-19 sudah cukup baik bila dibandingkan negara-negara dengan jumlah penduduk besar dengan jumlah kasus Covid-19 yang lebih besar juga.

Baca juga: Jokowi Klaim Penanganan Covid-19 di Indonesia Cukup Baik

Berdasarkan data saat Jokowi membuat perbandingan pada 2 Oktober 2020, Indonesia berada pada posisi 23 di tingkat kasus positif Covid-19 dari semua negara di dunia dengan jumlah sebanyak 295.499 kasus.

Di atas Indonesia, terdapat sejumlah negara yang juga berpenduduk besar dengan jumlah kasus yang terpaut jauh, antara lain Amerika Serikat dengan 7.495.136 kasus, India dengan 6.397.896 kasus, dan Brazil dengan 4.849.229.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com