Utamakan Kesehatan Tanpa Korbankan Ekonomi, Ide Jokowi yang Belum Terlaksana...

"Kesehatan masyarakat, kesehatan publik, tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan. Ini prioritas," ujar Jokowi dalam video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Namun, Jokowi menyatakan, sektor ekonomi tidak boleh dikorbankan meskipun pemerintah tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat. Menurut Jokowi, mengorbankan sektor ekonomi tak ubahnya mengorbankan kehidupan puluhan juta orang.

"Memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang," kata dia.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan, strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan.

Terkait itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten, atau provinsi.

Menurut Jokowi, lockdown di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah Covid-19, tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat, ini yang harus kita lakukan," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta publik untuk tidak menganggap pemerintah bersikap mencla-mencle terkait penyesuaian kebijakan di tengah pandemi Covid-19.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, pandemi Covid-19 merupakan masalah baru yang terjadi di semua negara di mana belum ada negara yang dapat mengeklaim telah memiliki solusi terbaik.

"Belum ada negara yang berani mengeklaim sudah menemukan solusi yang terbaik. Tiap negara juga berbeda-beda masalahnya, berbeda cara dalam menanganinya, jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita," kata Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengeklaim bahwa penanganan Covid-19 sudah cukup baik bila dibandingkan negara-negara dengan jumlah penduduk besar dengan jumlah kasus Covid-19 yang lebih besar juga.

Berdasarkan data saat Jokowi membuat perbandingan pada 2 Oktober 2020, Indonesia berada pada posisi 23 di tingkat kasus positif Covid-19 dari semua negara di dunia dengan jumlah sebanyak 295.499 kasus.

Di atas Indonesia, terdapat sejumlah negara yang juga berpenduduk besar dengan jumlah kasus yang terpaut jauh, antara lain Amerika Serikat dengan 7.495.136 kasus, India dengan 6.397.896 kasus, dan Brazil dengan 4.849.229.

Mantan Wali Kota Solo itu menyebutkan, ada banyak negara lain yang memikul beban ekonomi lebih parah dibandingkan Indonesia.

"Dalam hal ekonomi, pencapaian kita juga tidak jelek-jelek amat. Ekonomi kita menurun, ya betul, itu fakta. Tapi, mana ada negara yg tidak menurun ekonominya?" kata Jokowi.

Dalam video tersebut, Jokowi menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal II-2020 mencatat pertumbuhan negatif 5,3 persen.

Angka tersebut dinilai masih lebih terjaga dibanding negara-negara tetangga, di antaranya Malaysia dengan minus 17,1 persen, Filipina dengan minus 16,5 persen, Singapura yang minus 13,2 persen, dan Thailand dengan minus 12,12 persen.

Adapun di tingkat global, juga banyak negara yang mengalami pertumbuhan negatif dengan angka yang jauh lebih besar seperti India yang bertumbuh negatif 23,9 persen hingga Amerika Serikat dengan pertumbuhan negatif 9,5 persen.

Belum berjalan

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut pernyataan Jokowi untuk mencari tingkat keseimbangan antara penanganan di bidang kesehatan dan ekonomi memang baik.

Namun, Pandu menilai ide baik Jokowi itu belum berjalan.

"Itu hanya idenya dia saja. Ide bagus. Tapi, tidak dimengerti dan dieksekusi oleh para pembantunya," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/10/2020).

Pandu menilai, pada kenyataannya, sektor kesehatan masih sangat lemah. Hal itu dapat dilihat dari penularan kasus Covid-19 yang masih terus meningkat dari hari ke hari. Kematian juga terus terjadi dalam jumlah besar setiap harinya.

Hingga tujuh bulan pandemi berlangsung, angka penularan Covid-19 di Indonesia masih belum memperlihatkan tanda-tanda penurunan.

Sampai Minggu (4/10/2020), masih ada penambahan sebanyak. 3.992 kasus baru. Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air kini berjumlah 303.498 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 228.453 orang telah dinyatakan sembuh, sedangkan 11.151 orang tutup usia.

"Weakest link-nya itu ada di kesehatan," kata Pandu.

Padahal, Pandu menilai, untuk menekan laju penularan bukanlah hal yang sulit jika memang ada kemauan. Pemerintah tak perlu sampai melakukan lockdown atau karantina wilayah yang bisa mengorbankan ekonomi.

Namun, pemerintah cukup memperbanyak melakukan tes swab dan pelacakan kontak untuk menemukan sebanyak-banyaknya kasus positif di masyarakat. Lalu, melakukan isolasi atau perawatan kepada masyarakat yang dinyatakan positif.

Dengan begitu, penularan di masyarakat bisa ditekan seminimal mungkin.

"Kalau kita bisa menekan penularan, angka kematian juga akan turun," kata dia.

Namun kenyataannya, menurut Pandu, tes Covid-19 di Indonesia masih minim, bahkan belum memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 1 tes per 1.000 penduduk per minggu.

Pandu menilai, minimnya tes ini karena fungsi di Kementerian Kesehatan yang belum berjalan maksimal.

"Itu dalam republik ini menteri ekonominya keren-keren, tapi kesehatannya lemah banget. Kemenkes dipimpin oleh orang yang selama ini tak bisa memimpin, tak punya plan, action apa yang harus dilakukan," kata Pandu.

Pandu pun menyarankan Presiden Jokowi bisa memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19. Dengan begitu, Kepala Negara bisa memastikan secara langsung bahwa penanganan di sektor ekonomi dan kesehatan benar-benar berjalan seimbang.

"Jadi kalau Pak Jokowi mau keseimbangan hanya satu pilihan, jangan pakai Gugus Tugas, jangan pakai (lembaga) ad hoc, langsung Presiden pimpin untuk menyeimbangkan kementerian di bidang ekonomi dan kesehatan. Kalau minta orang lain susah," kata Pandu Riono.