Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utamakan Kesehatan Tanpa Korbankan Ekonomi, Ide Jokowi yang Belum Terlaksana...

Kompas.com - 05/10/2020, 10:38 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan penanganan di bidang kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kesehatan masyarakat, kesehatan publik, tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan. Ini prioritas," ujar Jokowi dalam video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Namun, Jokowi menyatakan, sektor ekonomi tidak boleh dikorbankan meskipun pemerintah tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat. Menurut Jokowi, mengorbankan sektor ekonomi tak ubahnya mengorbankan kehidupan puluhan juta orang.

"Memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Memprioritaskan Kesehatan Bukan Berarti Mengorbankan Ekonomi

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan, strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan.

Terkait itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten, atau provinsi.

Menurut Jokowi, lockdown di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah Covid-19, tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat, ini yang harus kita lakukan," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta publik untuk tidak menganggap pemerintah bersikap mencla-mencle terkait penyesuaian kebijakan di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Tidak Perlu Sok-sokan Me-lockdown Provinsi

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, pandemi Covid-19 merupakan masalah baru yang terjadi di semua negara di mana belum ada negara yang dapat mengeklaim telah memiliki solusi terbaik.

"Belum ada negara yang berani mengeklaim sudah menemukan solusi yang terbaik. Tiap negara juga berbeda-beda masalahnya, berbeda cara dalam menanganinya, jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita," kata Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengeklaim bahwa penanganan Covid-19 sudah cukup baik bila dibandingkan negara-negara dengan jumlah penduduk besar dengan jumlah kasus Covid-19 yang lebih besar juga.

Baca juga: Jokowi Klaim Penanganan Covid-19 di Indonesia Cukup Baik

Berdasarkan data saat Jokowi membuat perbandingan pada 2 Oktober 2020, Indonesia berada pada posisi 23 di tingkat kasus positif Covid-19 dari semua negara di dunia dengan jumlah sebanyak 295.499 kasus.

Di atas Indonesia, terdapat sejumlah negara yang juga berpenduduk besar dengan jumlah kasus yang terpaut jauh, antara lain Amerika Serikat dengan 7.495.136 kasus, India dengan 6.397.896 kasus, dan Brazil dengan 4.849.229.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com