Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Presiden Minta PLBN Jadi Titik Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 17/09/2020, 11:21 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi titik baru pertumbuhan ekonomi.

Hal itu, kata Mahfud, dikatakan Presiden Jokowi pada saat peresmian PLBN Aruk di Kabupaten Sambas pada 17 Maret 2017 lalu.

“Beliau mengatakan fungsi kegiatan dari Pos Lintas Batas Negara tidak hanya untuk pengurusan administrasi dan birokrasi serta politis semata-mata, namun juga harus dimanfaatkan menjadi titik baru dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Mahfud MD dalam webinar bertajuk Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Pemerintah Garap 4 PLBN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pernyataan itu, kata Mahfud, juga dipertegas dalam Rapat Kabinet pada 13 mei 2020. Jokowi kembali mengingatkan jajarannya untuk menjadikan PLBN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Belum lama, beliau mengingatkan kita semua untuk melakukan percepatan dan menjadikan Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi meminta jajaran kabinet meningkatkan perdagangan luar negeri, khususnya ekspor, melalui PLBN.

Baca juga: PLBN Motaain Disiapkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Perbatasan

Selain itu, Presiden berpesan, kebijakan pembangunan ekonomi di tiga kawasan PLBN dikawal dan diselaraskan dalam program Kementerian atau Lembaga.

Mahfud menuturkan, sampai saat ini Presiden Jokowi masih memberi perhatian untuk menjadikan perbatasan sebagai titik baru pertumbuhan ekonomi. Meski belum dapat berjalan seperti yang diharapkan akibat terkendala pandemi Covid-19.

Namun, Presiden minta jajarannya untuk mengambil langkah strategis agar ekonomi perbatasan tetap bergerak.

“Tetapi khusus kali ini Presiden memberi perhatian agar segera diambil langkah-langkah untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia dengan tetap dalam bingkai menjaga kedaulatan teritori wilayah kita, menjaga ideologi dan membangun kesejahteraan rakyat,” tutur Mahfud.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com