Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diminta Waspadai Modus Kejahatan yang Catut Nama KPK

Kompas.com - 17/09/2020, 11:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta masyarakat mewaspadai pihak-pihak yang mencatut nama KPK untuk melakukan kejahatan.

Firli mengungkapkan, KPK mendapatkan informasi soal sejumlah pihak yang mencatut nama KPK untuk berbuat jahat memanfaatkan momen Pilkada Serentak 2020 dan pandemi Covid-19.

"Pelaku kriminal yang mencatut nama KPK kini melirik perhelatan pilkada serentak 2020 dan pandemi Covid 19 sebagai ladang baru yang potensial untuk menjalankan 'usaha jahatnya'," kata Firli dalam keterangannya, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Masyarakat Diminta Waspadai Penipu Berkedok Bantu Pengisian LHKPN

Firli menuturkan, KPK mendapat informasi terdapat kegiatan pemerasan dengan mencatut nama KPK yang dilakukan di berbagai daerah seperti Bengkulu, Bireun, dan Ciamis.

Modus operandinya, kata Firli, mereka menakut-nakuti akan membongkar dan menangkap aparat pemerintah yang diduga "bermain" dalam proyek pembangunan atau pihak swasta yang mendapat hibah dari penyelenggara negara.

"Banyak aparatur pemerintah yang berintegritas, memiliki serta menjaga nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi, berani melawan 'KPK palsu' dan melaporkan mereka ke petugas kepolisian," kata Firli.

Namun, tidak sedikit pula aparat pemerintah daerah yang akhirnya dimanfaatkan oleh petugas KPK gadungan tersebut.

"Sehingga wajar jika banyak pihak mempertanyakan integritas mereka sebagai pemimpin maupun perpanjangan tangan negara di daerah," ujar Firli.

Baca juga: KPK Bantu Kemensetneg Tertibkan Aset Senilai Rp 571,5 Triliun

Modus lain yang digunakan adalah membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon kepala daerah dengan meminta imbalan biaya.

Padahal, KPK tidak memungut biaya sepeser pun dari pengurusan LHKPN tersebut dan LHKPN pun disampaikan secara online.

Oleh sebab itu, Firli mengimbau kepada pemerintah Daerah, BUMD, pihak swasta, maupun instansi pemerintah lainnya untuk selalu waspada apabila ada pihak yang menawarkan bantuan dan mengaku sebagai KPK.

"Memang benar istilah Bang Napi 'kejahatan bukan hanya karena ada niat pelaku tetapi juga karena ada kesempatan'," kata Firli.

Baca juga: Pertaruhan Kredibilitas Dewas KPK dalam Sidang Etik Firli Bahuri...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com