Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ketimpangan Tes Covid-19 Antar-daerah Harus Diperkecil

Kompas.com - 14/09/2020, 13:32 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong pemerataan tes Covid-19 di tiap daerah. Ia meminta ketimpangan tes yang terjadi saat ini harus ditekan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas 'Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional' di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

"Terkait dengan testing, ini minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kapasitas testing antar-daerah ini ketimpangannya harus segera diperkecil," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Menkes Koreksi Protokol Keamanan di Rumah Sakit

Kepala Negara menekankan, tes Covid-19 sangat penting untuk bisa menemukan pasien positif, melakukan isolasi, serta menekan penularan.

"Jangan sampai ada yang sudah terlalu tinggi, tetapi ada provinsi-provinsi yang lain yang masih jauh di bawahnya," sambung dia.

Jokowi menyebut saat ini DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak melakukan testing, yakni misalnya di DKI saat ini sudah mencapai 324.000 orang.

Sementara daerah lainnya masih jauh di bawah Ibu Kota.

"Di Jawa Timur masih 184.000, di Jawa Tengah 162.000, di Jawa Barat 144.000, dan di provinsi-provinsi yang lain yang masih di bawah 100.000," kata Jokowi.

Adapun sampai Minggu (13/9/2020), Indonesia sudah memeriksa 2.560.104 spesimen dari 1.549.352 orang. Setiap orang bisa diambil spesimennya lebih dari sekali.

Baca juga: Sarankan Pembatasan Sosial Berskala Lokal, Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Buru-buru Tutup Wilayah

Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya mengatakan, ketimpangan tes Covid-19 ini terjadi karena kemampuan daerah yang berbeda-beda, baik dari segi jejaring laboratorium, tenaga kesehatan, maupun anggaran.

Akibat ketimpangan ini, maka jumlah tes di Indonesia masih di bawah standar yang ditetapkan WHO, yakni satu tes per 1.000 penduduk per minggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com