Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Masyarakat Belum Disiplin Gunakan Masker Terus-menerus

Kompas.com - 11/09/2020, 16:32 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, masyarakat belum terbiasa menggunakan masker secara terus-menerus secara disiplin untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19).

Menurut dia, tindakan masyarakat yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan itu akan membuat angka Covid-19 di Indonesia semakin bertambah.

"Jadi memang kenyataannya adalah masyarakat belum terbiasa menggunakan masker secara disiplin terus-menerus," kata Wiku di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Tinjau Stasiun Tanah Abang, Wakapolri Masih Temukan Orang Tak Pakai Masker

Wiku mengatakan, angka penularan Covid-19 bisa dikendalikan apabila masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan.

Bahkan, walau ada mobilitas warga sekalipun, tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap penambahan pasien Covid-19 jika masyarakat gunakan masker. 

"Jadi yang penting itu disiplin mau PSBB, tidak PSBB kalau kita disiplin kasusnya akan terkendali," ujar dia.

Sebelumnya, Wiku mengungkapkan, mobilitas penduduk saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta membawa dampak terhadap penularan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu, kata dia, terlihat dari jumlah kontribusi kasus Covid-19 Pulau Jawa dan bertambahnya zona merah Covid-19.

"Jadi rupaya efek dari mobilitas penduduk karena adanya PSBB transisi di Jakarta ternyata punya efek ke berbagai wilayah," ujar dia.

Baca juga: Sebaran 3.737 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta dengan 964

Wiku mengatakan, Jawa dan Bali berkontribusi 64,18 persen terhadap jumlah kasus nasional Covid-19 di Indonesia berdasarkan data yang dikumpulkan Satgas hingga 10 September 2020.

"Kasus di Pulau Jawa dan Bali itu per tanggal 10 September itu kontribusi terhadap kasus nasionalnya adalah 64,18 persen," ucap dia.

Zona merah Covid-19 pun secara nasional bertambah dari 65 kabupaten/kota menjadi 70 kabupaten/kota.

Kemudian, zona oranye atau risiko sedang bertambah dari 230 kabupaten/kota menjadi 267 kabupaten/kota.

Sementara itu, zona kuning atau risiko rendah Covid-19 menurun dari 151 kabupaten/kota menjadi 114 kabupaten/kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com