Indeks Kemerdekaan Pers di Jakarta, Papua Barat, dan Papua Paling Rendah

Kompas.com - 11/09/2020, 16:32 WIB
Ilustrasi kebebasan pers. THINKSTOCKPHOTOSIlustrasi kebebasan pers.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pers merilis laporan hasil survei terkait Indeks Kebebasan Pers (IKP) di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Secara umum, hasil survei menunjukkan kenaikan ada 1,56 poin dibandingkan dengan pada 2019. IKP 2020 berada di angka 75,27 dan masuk kategori cukup bebas.

"Tren IKP mengalami pergeseran dari kategori ‘agak bebas’ pada 2016 sampai 2018, dan pada 2019 sampai 2020 menjadi ‘cukup bebas’," kata Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers Asep Setiawan dalam konferensi pers virtual, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: LBH Pers Soroti Pasal Karet di RUU Cipta Kerja yang Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

IKP 2020 di tingkat provinsi berkisar dari angka terendah yakni 70,42 sampai tertinggi 84,50.

Hasil survei juga menunjukkan, indeks di Provinsi DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat menempati tiga posisi terbawah.

Asep mengatakan, tiga provinsi dengan IKP terendah yakni Provinsi DKI Jakarta (72,63 persen), Papua Barat (71,06 persen), dan Papua (70,42 persen).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, hal ini banyak dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi pada 2019.

"Sebagaimana kita ketahui di DKI Jakarta ada kasus kekerasan wartawan dan di Papua ada pembatasan akses internet," ujar dia.

Baca juga: Beri Penghormatan Terakhir untuk Jakob Oetama, Ketua Dewan Pers: Siapa Penerus Sekelas Beliau?

Adapun peringkat lima teratas ditempati oleh Maluku yang disusul oleh  Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sumatra Barat, dan Riau.

Survei ini merupakan gambaran dari kondisi kemerdekaan pers periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Survei dilaksanakan di 34 provinsi dengan 9 informan ahli pada setiap provinsi.

Adapun 9 informan ahli tersebut terdiri dari 3 orang pengurus aktif organisasi wartawan, 2 orang dari pimpinan perusahaan pers, 2 orang dari unsur pemerintahan, dan 2 orang dari unsur masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Pemerintah Siapkan Buku Saku Pedoman UU ITE bagi Penegak Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X