Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas PEN Terus Upayakan Realisasi Anggaran Program Perlindungan Sosial

Kompas.com - 03/09/2020, 17:51 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin mengakui masih ada program perlindungan sosial yang terus diupayakan untuk direalisasikan demi membantu pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

Salah satunya yakni, program bantuan langsung tunai (BLT) desa dengan anggaran Rp 31,8 triliun.

Realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp 10 triliun atau 30 persen dari total anggaran.

Baca juga: Satgas PEN: Kami Pastikan Masyarakat Termiskin Dapat Bantuan Selama Masa Sulit Ini

"Setelah kami diskusikan bersama, kami menyadari bahwa kami perlu melakukan penyesuaian metode penyalurannya," kata Budi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/9/2020).

"Yang mana mereka mungkin sudah mendapat bantuan dari program serupa lainnya, maka kami bisa menyalurkan dalam bentuk program lain yang diperuntukkan bagi desa-desa," lanjut dia.

Upaya realisasi selanjutnya adalah, program subsidi bunga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan total anggaran sebesar Rp 35 triliun.

Realisasinya baru tercapai Rp 3 triliun atau sekitar 7,20 persen. Tetapi dana yang sudah tersalurkan itu sudah menjangkau 7,8 juta UMKM dengan kredit tersalurkan mencapai Rp 317 triliun.

"Kami menyadari mungkin anggaran yang dialokasikan cukup besar. Makanya kami akan menyesuaikan kembali besarannya dan mengalihkan sebagian anggaran untuk program-program produktif lainnya yang berhubungan UMKM," ungkapnya.

Kemudian ada tambahan program besar terbaru yang diluncurkan Presiden Joko Widodo yakni Bantuan Presiden Produktif dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Program tersebut memiliki anggaran Rp 22 triliun dengan target 9,1 juta pelaku usaha mikro. Realisasi saat ini sudah mencapai 31,79 persen.

"Kami cukup bangga bahwa dalam dua minggu sejak diluncurkan, program ini terserap sebanyak Rp 27 triliun. Kami yakin akan mencapai target pada September ini dan melakukan percepatan dalam penyalurannya," tutur Budi.

Terakhir program subsidi gaji para karyawan perusahaan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek.

Baca juga: Kemenkop Akui Penyaluran Stimulus PEN via Pinjol Terbentur Regulasi

Anggaran yang tersedia Rp 37,8 triliun dengan target 15,72 juta pekerja, dengan proyeksi serapan pada September ini mencapai Rp 19 triliun atau 7,9 persen.

"Presiden berulang kali mengatakan untuk berjuang yang terbaik pada kuartal ini (ketiga) agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik," ucap dia.

Kendati demikian, Budi yakin nantinya seluruh anggaran yang diberikan untuk pemulihan anggaran akan terealisasi seluruhnya pada yang membutuhkan hingga akhir tahun 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com