Ma'ruf: Ekonomi Berkelanjutan Jadi Jawaban atas Kritik yang Sebut Kegiatan Ekonomi Eksploitatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kegiatan ekonomi yang progresif sering mendapat kritik keras dari berbagai kalangan.

Ia mengatakan, banyak yang berpandangan bahwa kegiatan ekonomi cenderung eksploitatif, baik terhadap manusia maupun lingkungan.

Hal itu pula yang membuat pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dilakukan untuk menjawab kritikan tersebut.

"Untuk menjawab berbagai kritik tersebut, kita mengenal konsep sustainable economy atau ekonomi berkelanjutan, dalam konteks yang lebih besar diterjemahkan menjadi sustainable development atau pembangunan berkelanjutan," kata Ma'ruf saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Luncurkan Empat Seri Prangko, Apa Saja?

Ma'ruf mengatakan, sejumlah pihak yang melontarkan kritik tersebut menilai bahwa kegiatan ekonomi hanya mengejar keuntungan dan mengesampingkan dampak yang ditimbulkannya bagi kehidupan sosial serta lingkungan.

Kritik tersebut juga dialamatkan untuk praktik-praktik eksploitasi, di antaranya pemanfaatan tenaga kerja yang dibayar dengan upah di bawah standar serta mempekerjakan anak dan perempuan tanpa memperhatikan keselamatan.

"Selain itu, eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian flora dan fauna seperti pembakaran hutan, dan pertambangan yang tidak ramah lingkungan," kata dia.

Ada pula kritik yang ditujukan pada kegiatan ekonomi yang menimbulkan konflik antar-masyarakat dan agresi terhadap budaya lokal.

Dalam rangka menjawab kritik itu pula, kata dia, Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan sustainable development goals (SDGs) sebagaimana komitmen dari 193 negara lainnya di dunia.

Namun, masih perlu upaya lebih untuk dapat meningkatkan pencapaiannya agar tujuan yang dimaksud dapat terwujud.

Baca juga: Demi Ekonomi, Ketua DPRD DKI Dukung Pembukaan Bioskop di Tengah Pandemi Covid-19

Salah satu caranya yakni mengintegrasikan implementasi pencapaian SDGs dengan prioritas pembangunan nasional.

"Pemerintah Indonesia juga menyiapkan kelembagaan SDGs untuk memperkuat koordinasi serta menyiapkan platform kerja sama pembiayaan program-program yang terkait pencapaian SDGs," kata dia.

Apalagi, saat ini SDGs Indonesia masih berada di peringkat 101 dunia dengan total skor 65,3.

Jumlah tersebut membuat Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara.