Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi I Ingatkan TNI agar Kedepankan Profesionalisme dalam Penanganan Covid-19

Kompas.com - 23/08/2020, 15:47 WIB
Irfan Kamil,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengingatkan TNI sebagai mitra rakyat harus mengedepankan profesionalisme, khususnya terkait dengan penanganan Covid-19.

“TNI sebagaimana juga mitra dari rakyat perlu diingatkan bahwa dalam penanganan Covid-19 harus mengedepankan profesionalisme, harus mengedepankan humanisme, dan persuasisme,” kata Meutya dalam sebuah acara rilis survei, Minggu (23/8/2020).

“Kami tentu di Komisi I akan mengawal bagaimana teman-teman di TNI dapat terlibat dalam penanganan Covid-19 secara professional,” tutur dia.

Baca juga: Istana Tegaskan Pelibatan TNI-Polri dalam Komite Covid-19 untuk Ketertiban Masyarakat

Menurut Meutya, pelibatan TNI dalam penanganan Covid-19 serta sosialisasi new normal sejak Maret lalu sampai saat ini, kinerja TNI dinilai cukup baik.

“Belum ada laporan, mudah-mudahan tidak ada laporan-laporan berarti, di mana dianggap mengganggu atau melewati kewenangan–kewenangan mereka,” ujar Politisi Golkar ini.

Terkait penanganan Covid-19, Meutya mengatakan, pemerintah masih menempatkan militer di bawah supremasi sipil.

Dia mencontohkan, saat ini penanganan Covid-19 masih dikoordinasi Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca juga: Erick Thohir: Industri Kesehatan RI Tak Jago Kandang

"Ketua pelaksananya Pak Erick, ketua komite kebijakannya Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian," kata Meutya.

Kemudian, terkait adanya pelibatan tentara aktif seperti KSAD Jendral TNI Andika Perkasa dalam penanganan Covid-19, Meutya mengatakan bahwa Komisi I tidak terlalu khawatir.

Sebab, menurut Meutya Hafid, skala tantangan yang dihadapi memerlukan pelibatan TNI.

"Karena KSAD ditaruh sebagai wakil, bukan pemimpin tertinggi dalam komite untuk penanganan Covid-19," ujar Meutya.

"Saya rasa itu masih dapat dipahami melihat skala tantangan yang begitu besar dan juga bahwa pelibatan TNI memang diperlukan dalam beberapa hal penanganan Covid-19," tutur dia.

Meutya menyebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap TNI tinggi, karena dalam penanganan Covid-19, peran TNI menjadi lebih terbuka.

Baca juga: Kapuskes TNI Sebut Obat untuk Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Sesuai Standar Kedokteran

Ia mencontohkan pelibatan TNI dalam pemulangan warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Wuhan.

Selain itu, terdapat rumah sakit militer yang digiatkan untuk penanganan pasien-pasien Covid-19.

Lebih lanjut, ia mengatakan, di Wisma Atlet Kemayoran dan rumah sakit sementara di Pulau Galang juga melibatkan TNI, apalagi terkait pendistribusian APD, rapit test, dan lain-lain.

“Yang ketika itu, di awal-awal Covid-19 memang amat perlu disegerakan itu digunakan perangkat-perangkat dari militer dan masyarakat melihat itu, terliput setiap hari di layar kaca, di media massa, dan itu mungkin yang kemudian membuat ada gejala-gejala toleransi," tutur Meutya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com