Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situs Tempo Diretas, Pemred: Ini Upaya Mengganggu Kerja Jurnalistik

Kompas.com - 21/08/2020, 12:00 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Laman berita nasional Tempo.co diretas oleh pihak tak dikenal pada Jumat (21/8/2020) dini hari. Pemimpin Redaksi Tempo.co, Setri Yasra, membenarkan peretasan tersebut.

"Iya benar ada peretasan ke situs Tempo.co, kejadiannya semalam," kata Setri saat dihubungi Kompas.com, Jumat siang.

Setri menyebutkan, peretasan itu terjadi Jumat dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

 

Baca juga: Berita soal Virus Corona, AMSI Minta Media Patuh Kode Etik Jurnalistik

Awalnya, tampilan situs berubah menjadi warna hitam. Lalu, ada iringan lagu "Gugur Bunga" selama 15 menit.

Kemudian, muncul tulisan:

"Stop Hoax, Jangan BOHONGI Rakyat Indonesia, Kembali ke etika jurnalistik yang benar patuhi dewan pers. Jangan berdasarkan ORANG yang BAYAR saja. Deface By @xdigeeembok."

Menurut Setri, tim IT langsung bekerja dan berhasil mengambil alih kembali situs Tempo.co pada pukul 01.30 WIB.

Pelaku sempat mencoba kembali melakukan peretasan pada 02.26 WIB. Namun, berselang 5 menit, tim dari Tempo.co sudah bisa mengambil alih kembali situs ini dari aksi peretasan.

Baca juga: Soal Foto Jenazah Covid-19, Beawiharta: Tak Adil Produk Jurnalistik Dibawa ke Ranah Buzzer

Setri pun menyesalkan aksi peretasan ini. Ia menilai peretasan ini ada kaitannya dengan pemberitaan Tempo yang menyinggung sejumlah pihak.

"Kami menilai ini upaya menganggu kerja jurnalistik yang sedang dilakukan Tempo," kata dia.

Setri mengatakan, harusnya pihak-pihak yang keberatan dengan pemberitaan bisa melapor ke Dewan Pers sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan justru melakukan peretasan.

"Kalau diretas seperti ini kami juga kan tidak tau apa yang menjadi keberatan pihak yang meretas itu. Kami tidak tau ini terkait pemberitaan yang mana," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com