Kompas.com - 03/03/2020, 18:22 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut meminta pemimpin dan pemilik media di seluruh Indonesia untuk mengedepankan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan terkait virus corona.

Hal ini disampaikan AMSI, menyusul pengumuman Presiden Joko Widodo bahwa ada dua WNI yang dinyatakan positif terjangkit virus corona pada Senin (2/3/2020).

"Identitas penderita virus corona harus dirahasiakan. Nama, alamat dan data pribadi pasien tidak boleh disebarluaskan," kata Wenseslaus Manggut dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: KPK Akan Cek Suhu Badan Pegawai untuk Cegah Penyebaran Virus Corona

Wens mengatakan, media wajib memastikan bahwa pemerintah sudah menangani para penderita virus corona secara maksimal dan melakukan segala yang diharuskan demi mencegah penyebaran virus ini.

Media, kata dia, harus menghindari konten berita yang memicu publik menjadi panik.

"Konten seperti itu tidak akan membantu siapa pun, tidak akan membantu negara, atau masyarakat dalam menangkal penyebaran virus ini dan menangani mereka yang tertular," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wenseslaus juga mengimbau media untuk memperbanyak konten berita yang bersifat edukatif untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Seperti, bagaimana cara penularan, cara mengantisipasi, cara bersin dan cara batuk agar virus apapun tidak menular ke keluarga, sahabat di kantor, atau orang lain di area publik yang mereka kunjungi," ucap Wens.

Baca juga: Patroli di Medsos, Polisi Kejar Penyebar Hoaks soal Corona

Menurut Wenseslaus, media dapat mengedukasi masyarakat bahwa peluang sembuh dari virus corona sangat besar.

Oleh karenanya, kata dia, media perlu memberikan edukasi kepada publik terkait pola hidup sehat.

"Konsumsi makanan sehat, olahraga, cara mencuci tangan, dan begitu banyak cara-cara sederhana agar terhindari dari virus ini," tuturnya.

Selanjutnya, Wenseslaus mengatakan, media harus mendorong pebisnis pemilik, dan pengelola fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, restoran, hotel, perkantoran, transportasi umum untuk mengikuti ketentuan standar World Health Organization (WHO) dan pemerintah, dalam mengoperasikan fasilitas publik demi mencegah terjadinya penyebaran virus ini.

Selain itu, media harus mendorong pemerintah agar terus melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang standardisasi penanganan yang dilakukan.

"Dan hindari ruang media kita dipakai untuk debat kusir, bertengkar, berpolemik yang tak perlu, yang justru menimbulkan kebingungan dan kepanikan di tengah masyarakat," kata Wens.

Baca juga: Kemenkes Pastikan Kondisi 2 Pasien Positif Corona Membaik

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.